Jangan Ragu, Kantor Imigrasi Jaksel Harus Deportasi Turis Bermasalah

Ketua Forum Masyarakat Untuk Demokrasi (Formad) Amos Hutauruk
Ketua Forum Masyarakat Untuk Demokrasi (Formad) Amos Hutauruk

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan didesak tidak ragu-ragu mendeportasi warga negara asing atau WNA yang diduga melanggar visa kunjungan izin tinggalnya selama berada di Indonesia.


Permintaan tersebut disampaikan Ketua Forum Masyarakat Untuk Demokrasi (Formad) Amos Hutauruk kepada wartawan, Sabtu (19/6).

"Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan, mesti tegas memberikan arahan terhadap anggotanya dalam melaksanakan tugasnya," kata Amos. 

Amos menerangkan, penyalahgunaan visa kunjungan WNA sebenarnya telah diatur dalam pasal tindak pidana yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. 

Sanksi pidana untuk WNA yang melanggar aturan tersebut tersirat dalam Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian.

Untuk pelanggarannya, disebutkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500 juta.

Menurut Amos, ancaman pidana bagi penyalahguna visa kunjungan sebenarnya tidak hanya dapat menjerat WNA yang bermasalah. 

Karena pemberi kerja, pihak sponsor, penjamin, dan siapa saja yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada WNA untuk menyalahgunakan visa kunjungan juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Ancaman pidananya sama seperti Pasal 122 huruf b UU Keimigrasian.

Selanjutnya, dalam Pasal 38 UU Keimigrasian, WNA penerima visa kunjungan diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia paling lama 30 hari.

Bentuk kegiatan yang dibolehkan antara lain melakukan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Amos mengaku Formad sudah menerima beberapa pengaduan terkait WNA yang diduga melanggar visa kunjungan di Indonesia.

"Kami harapkan kepala Kantor Imigrasi segera melakukan gerak cepat inspeksi ke jajarannya," demikian Amos. []