Jokowi Ingatkan Ahok Soal Komunikasi Politik

RMOL. DPRD kini menggulirkan hak angket ke Ahok terkait APBD DKI yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sedangkan Ahok meladeninya dengan membuka usulan anggaran siluman di APBD yang realisasinya fiktif.


Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD pun kian memanas.

Joko Widodo yang kini menjadi Presiden RI, yang juga menjadi pendahulu Ahok di kursi Gubernur DKI, Joko Widodo pun merasa perlu angkat bicara. Ia menyebut masalah antara Ahok dengan DPRD sebenarnya muncul karena persoalan komunikasi saja.

"Ini masalah komunikasi politik saja.  Asal sebetulnya dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, carikan solusi, carikan jalan keluar, pasti ada," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Meski demikian, presiden sependapat dengan Ahok soal penerapan program e-budgeting untuk menekan penyelewengan APBD. Sebab, dengan e-budgeting maka anggaran siluman yang kini diperdebatkan Ahok dengan DPRD DKI bisa dicegah.

Jokowi menambahkan bahwa dirinya masih menjadi Gubernur DKI sudah menggagas penerapan e-budgeting. Hanya saja, kalau itu e-budgeting belum bisa dieralisasikan.

"Program e-budgeting ini memang sudah dua tahun yang lalu kita gagas. Dan memang belum siap-siap. E-budgeting-nya sudah digarap sistemnya dengan baik tetapi ya masih ada masalah. Saya kira memang sesuatu yang baru pasti biasa ada pro dan kontra," sambung presiden. [jpnn]