Jual Kertas Dokumen DPRD, Taufiqurrahman Harus Dipolisikan

Sekretaris DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi, diminta melaporkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman ke aparat kepolisian, dalam kasus dugaan penjualan kertas dokumen yang berada di ruangan anggota dewan. Sebab, tindakan Taufiqurrahman yang diduga menjual dokumen negara adalah bentuk pelanggaran hukum.


"Sekwan jangan diam saja menyikapi masalah ini. Harus segera bertindak dong dengan melaporkan pelaku ke polisi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Transparancy and Akuntability (Infra), Agus Chaerudin, Senin (14/1).

Agus menilai, jika Sekwan hanya berdiam diri, maka yang bersangkutan dapat dianggap melakukan pembiaran sehingga dapat dianggap turut serta melakukan tindak pelanggaran hukum.

Masalah ini sudah menjadi sorotan publik dan merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan,” ujar Agus.

Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi mengaku tidak ingin ikut campur persoalan tersebut. Karena menurutnya hal itu masalah internal partai politik.

"Oh, itu masalah internal partai,” kata Yuliadi, singkat.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Santoso, saat ditanya wartawan perihal anggotanya menjual kertas-kertas arsip negara kepada pemulung mengaku akan melakukan pengecekan.

Namun saat didesak, kalau surat pengaduan dari anggota DPRD yang ruangannya diacak-acak dan dibuka tanpa seizin yang menempati ruangan sudah masuk ke meja Sekwan dan pimpinan DPRD, Santoso pun mengakui.

"Jadi begini, anggota tersebut mungkin sedang ditemui konstituennya. Karena posisinya lagi ‘bokek’ akhirnya dia inisiatif mengumpulkan semua kertas-kertas tersebut untuk dijual,” ujar Santoso.(dod)