Jumlah Sekolah SMP dan SMA di DKI Belum Memadai, DPRD Minta Ada Penambahan

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco/Ist
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco/Ist

Jumlah sekolah SMP dan SMA negeri di DKI Jakarta saat ini dinilai sudah tak mumpuni. Keluhan masyarakat soal minimnya kuota rombongan belajar dalam setiap pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di kedua tingkatan pendidikan tersebut pun perlu mendapat perhatian.


Dalam pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, kegiatan rehab total sekolah-sekolah dan pembangunan baru yang dilaksanakan Disdik belum mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Ia melihat dari anggaran sebesar Rp769,3 miliar untuk 38 sekolah, sebagian besar untuk sekolah dasar (SD) sebanyak 34 sekolah. Sementara untuk SMP, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan kelompok bermain (KB) masing-masing hanya satu sekolah saja.

“Ini tidak menyelesaikan masalah. Sehingga kita minta mereka evaluasi kembali, supaya bukan hanya SD saja yang dibangun,” katanya seperti dikutip redaksi, Selasa (22/11).

Selain itu, Basri mengusulkan dalam satu kawasan mampu dibuat SD dan SMP atau SMA, sehingga mampu menampung banyak peserta didik.

“Solusinya adalah kita lagi minta review kembali SD yang punya kawasan tanahnya di atas 3.500 atau 4.000 meter. Kita minta bangun SD, SMP, dan SMA di kawasan itu, sehingga masalah selesai. Kalau hanya dibikin SD masalahnya enggak bakal selesai,” ujar Basri.[]