RMOL. Jika hak angket dihentikan, maka kasus dugaan anggaran siluman di APBD DKI 2015 tidak akan terbuka dengan gamblang. Dengan begitu, maka masyarakat tidak akan mengetahui secara detail tentang kebenarannya.
- Putri Wapres Resmi Pimpin Perempuan Demokrat Republik Indonesia
- Dinilai Tabrak UU Pendidikan Tinggi, Alumni Peduli Trisakti Tuntut Jokowi Copot Mendikbud
- Bahas Dukungan Capres, Rapat Pleno KNPI Ricuh
Baca Juga
‎Demikian dikatakan Ketua Bapilu DPP Hanura, Karna Brata Lesmana, di kantor DPP Hanura, Jalan Tanjung Karang, Jakarta, Selasa (3/3).
"Ketum kami bilang jelas, mendukung pemberantasan korupsi," kata dia.
"Kalau angket dihentikan, malah akan banyak kesimpangsiuran," ujarnya lagi.
Di sisi lain, ia pun mendukung Ahok membongkar kasus dana siluman DPRD.
"Ahok adalah fenomena dan dibutuhkan Indonesia. Jangan bergeming dan bargaining," tambag dia. [arp]
- Tiga Alasan Mendasar Mengapa Khofifah Jadi Nominasi Cawapres Anies
- Anies Sudah Pegang "Kartu Pass" Masuk Gelanggang Pilpres 2024
- Usung Anies, Koalisi Perubahan Unggul Jumlah Kursi Dibanding KIB, KIR, dan PDIP
