Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Berbeda Dengan Jiwasraya dan Asabri

BPJS Ketenagakerjaan/Net
BPJS Ketenagakerjaan/Net

Dugaan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), berbeda seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.


Hal itu disampaikan oleh Ketua Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (21/1). 

“Jadi kalau yang beredar sekarang itu sama seperti kasus Jiwasraya dan Asabri. Menurut data yang saya punya, tidak ada milik Benny Tjokro di Jiwasraya, dan Hanson International,” kata Timboel.

Timboel menjelaskan, memang benar pada 2016 Benny Tjokro menawarkan sejumlah saham kepada kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sama dengan yang Benny Tjokro lakukan kepada Jiwasraya dan Asabri.

Namun, Timboel menyebut  BPJS Ketenagakerjaan menolak penawaran investasi dari Benny tersebut.

“Tetapi faktanya memang ditolak. Jadi tidak ada seperti yang dilakukan di Jiwasraya,” tegasnya.

Lebih lanjut Timboel mengatakan portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan relatif baik. Di mana mayoritas dari portofolio sahamnya ditempatkan pada saham LQ45 atau saham unggulan.

Kendati begitu saham unggulan ini dalam prosesnya juga bisa turun.

“Jadi Kejaksaan Agung masih belum membuka sebenarnya dugaan pidananya di mana? Tapi kalau saya melihat dari portofolio saham itu 15,9 persen. Mayoritas dibeli di LQ45, dan hanya satu yaitu Waskita Beton sekarang tidak menjadi LQ45 lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Timboel meminta kepada Kejaksaan Agung untuk membuka ruang dan informasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait saham mana yang dipermasalahkan.

Lantaran sejauh ini portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa Peraturan OJK. []