Kasus OTT KPK Terhadap Hakmi MA Bisa Hancurkan Peradaban Hukum di Indonesia

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Antonius Benny Susetyo/Ist
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Antonius Benny Susetyo/Ist

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD) dapat menghancurkan peradaban hukum.


Penegasan itu disampaikan Romo Antonius Benny Susetyo dalam menanggapi kasus yang menimpa Sudrajad. 

“MA adalah benteng pertahanan yang terakhir karena kasus OTT ini bisa menghancurkan peradaban hukum karena hukum sudah diinjak-injak. Rasa keadilan publik sudah dilukai sehingga rasa keadilan sudah tidak adil. Yang menunjukan peradilan hukum sudah hancur lebur,“ kata Benny dalam keterangan yang diterma Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (27/9). 

Selain itu Benny yang juga Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turut memberikan respon terhadap MA yang mengatakan kasus OTT KPK kurang mampu membuat keputusan yang tegas dengan cara memecat para hakim yang terkena kasus OTT KPK/ membentuk reformasi komisi etik,agar bisa mengawasi hakim hakim di MA. 

Menurutnya, masalah terbesar di MA karna mereka memiliki independent  sehingga tidak ada interpensi jika tanpa pengawasan hakim akan abuse a power dan mudah melakukan penyimpangan. 

"Seharusnya ada pembenahan terhadap hakim-hakim di MA namun respon mereka tidak progresif membenahi dari dalam. Manusia yang memiliki power yang berlebihan membuat kencenderungan korupsi terjadi maka dari itu dibutuhkan pengawasan yang melekat," kata Benny.[]