Kasusnya Masih Banding di PT Banten, Terpidana Meninggal Terpapar Covid-19

Mendiang Arifin Wijaya/Ist
Mendiang Arifin Wijaya/Ist

Terpidana Arifin Widjaja alias Pepen (70) meninggal dunia di RSPP Simprug, Jakarta Selatan pada Jumat (16/7) akibat terpapar virus Covid-19 saat mendekam di Rutan Kelas I Kabupaten Tangerang.


Arifin yang perkaranya masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Banten dirawat di rumah sakit sejak Rabu (7/7) setelah mengeluh demam.

“Kami sangat menyesalkan Pak Arifin yang telah berusia lanjut ditahan dan akhirnya meninggal karena terpapar Covid-19," kata kuasa hukum Arifin Wijaya dan keluarga, Hendra Onggowijaya melalui siaran persnya, Senin (19/7).

Kasus yang membelit Arifin Widjaja berawal dari transaksi tanah seluas 53 hektare di daerah Kohod, Kabupaten Tangerang pada Februari 2017. 

Pembeli tanah yang bernama Hengki Lohanda membeli tanah tersebut dari Arifin Widjaja dengan membayar uang muka sebesar 30% atau sekitar Rp11,9 miliar. 

Menurut Hendra, Arifin Widjaja hanya dua kali bertemu dengan Hengki Lohanda, yaitu di sebuah restoran di Jakarta Barat untuk menyepakati harga transaksi Rp 75.000/ m2 dan saat penandatanganan akta perjanjian jual-beli antara pihak penjual  dan pembeli atau PPJB di Kantor Notaris Martianis, SH. 

Sebelum transaksi, pembeli Hengki Lohanda melalui mediator bernama Syam mensyaratkan bahwa untuk pembayaran 30% dari harga transaksi harus ada Nomor Induk Bidang (NIB) dari ke-22 bidang tanah tersebut.

Permasalahan timbul karena ternyata nomor yang tercantum dalam akta PPJB perjanjian jual-beli antara pihak penjual dan pembeli bukan nomor NIB, tetapi adalah nomor urut hasil pencatatan peta bidang tanah yang diurus oleh Syam. 

"Fakta persidangan terungkap bahwa  notaris pernah menawarkan agar untuk NIB diurus oleh notaris, namun pembeli Hengki Lohanda menolak dan lebih memilih pengurusan NIB dilakukan oleh Syam," kata Hendra.

Menurut Hendra, Arifin Wijaya sama sekali tidak tahu menahu soal NIB. Ia juga mempercayakan kepada Syam sebagai mediator untuk mengurusnya, bahkan telah mengeluarkan uang sebesar Rp250 juta untuk biaya pengukuran ulang tanah. 

Berdasarkan permasalahan NIB inilah Arifin Widjaja dituduh melakukan penipuan dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. 

"Di persidangan semua saksi mengatakan Pak Arifin tidak pernah menyuruh siapapun memasukan kata NIB apalagi nomor NIB yang tidak benar. Oleh karenanya  Pak Arifin dinyatakan oleh Pengadilan tidak terbukti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik," kata Hendra.

Hendra mengaku sangat menyesalkan meninggalnya Arifin.  Karena seharusnya dalam perkara tersebut dapat diterapkan restorative justice. 

"Sebab Pak Arifin Widjaja telah mengembalikan uang Rp 11,9 miliar sebelum berkasnya dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan," kata Hendra.

Hendra menambahkan, karena Arifin Widjaja meninggal dunia saat perkaranya masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Banten, maka menurut undang-undang, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus. []