Kate Victoria Lim

Kate Victoria Lim/Net
Kate Victoria Lim/Net

ANAK 15 tahun itu meradang. Tanpa rasa takut meneriakkan ketidakadilan yang ia rasakan. Di tepi jalan, di depan gedung Mahkamah Agung, dia berteriak. “Ayah saya yang membela korban dan ingin mencari kebenaran dikriminalisasi. Untuk siapa hukum dan undang-undang sesungguhnya diadakan?”

Anak itu, dialah Kate Victoria Lim. Remaja putri yang masih duduk di bangku SMA. Tapi kondisi penegakan hukum yang timpang, terutama yang menimpa ayahnya, membuat Kate tak bisa lagi berleha-leha main hape dan Tiktok-an sebagaimana remaja seusianya. Ia maju ke depan. Merebut microphone dan meneriakkan ketidakadilan itu ke mana-mana.

Ironisnya, tak ada satu pun pejabat negara, bahkan yang katanya pembela hak asasi manusia, mendukungnya. Dengan caranya, Kate berjuang sendiri. Dia menuntut kebenaran. Kate menyuarakan ketidakadilan perlakuan yang dialami ayahnya.

Ayah Kate adalah Alvin Lim. Salah seorang advokat yang lantang menyuarakan ketidakbecusan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lewat video-video yang dibuat dan diunggahnya di YouTube, Alvin memberitahu khalayak ramai tentang “bobroknya” mentalitas aparatur penegak hukum di Indonesia.

Alvin adalah satu dari sedikit advokat di Indonesia yang berani menyatakan kebenaran dan bersuara lantang atas ketidakadilan hukum di negeri ini. Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, tak banyak nama advokat pencari dan pembela kebenaran yang bisa disebut sebagai teladan.

Sampai hari ini, selain Alvin Lim dan Kamaruddin Simanjuntak yang gigih berjuang untuk membela kliennya, kita hanya mengenal nama-nama fenomenal seperti Yap Thiam Him, Adnan Buyung Nasution, dan Munir Thalib. Selebihnya kita hanya tahu para pengacara itu sebatas ada lewat berita media massa.

Maka, ketika akhir-akhir ini muncul sejumlah kontroversi terhadap kasus-kasus hukum yang ditangani aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, nama-nama pejuang penuntut keadilan hukum dan penegak kebenaran itu pun kembali mencuat kepermukaan.

Kita kembali ingat tentang gigihnya Munir Thalib mencari kebenaran atas tewasnya Marsinah hingga akhirnya ia sendiri harus tewas karena racun arsenik. Kita pun ingat bagaimana Yap Thian Him dan Adnan Buyung Nasution, tanpa membedakan asal-usul, suku maupun agama, begitu berapi-api membela orang-orang yang dijadikan pesakitan di kursi terdakwa karena tuduhan politik.   

Hari ini ada Alvin Lim. Dia adalah satu dari sedikit pengacara keturunan Tionghoa yang berani “berjibaku” membela ribuan orang korban investasi bodong dengan kerugian mencapai belasan triliun rupiah.

Perjuangannya membela para korban itu belum berhasil ketika kemudian dia dilaporkan oleh ratusan Jaksa dari berbagai wilayah Indonesia karena konten video yang dibuatnya. Alvin bahkan akhirnya dijebloskan ke penjara karena kasus lama yang sesungguhnya sudah diputus MA.

Atas kejadian itulah Kate Victoria Lim, putrinya yang masih berusia remaja, meradang dan menuntut keadilan.

“Jika ayah saya ditangkap dan diadili karena dituduh memalsukan KTP, maka Jaksa Agung ST Baharuddin juga harus ditangkap dan diadili karena jaksa agung itu diduga memiliki KTP ganda,” teriak Kate.

Terus terang, kita kagum dengan keberanian dan kepedulian Kate. Di tengah anak-anak seusianya yang “terpapar parah budaya hedon”, Kate, dengan dukungan dari banyak orang yang bersimpati pada perjuangan ayahnya, justru meneriakkan pentingnya keadilan hukum ditegakkan di negeri ini.

Kita pun, dari apa yang dilakukan Kate, jadi semakin paham bahwa perjuangan menegakkan keadilan hukum itu memang harus terus dilakukan di negeri ini. Terutama karena hingga hari ini negara kita masih dikuasai para pemain politik, plutokrat, broker, komprador dan benalu-benalu hukum yang hidup menumpang di berbagai lembaga dan instansi pemerintah.

Maka kita harus dukung perjuangan Kate agar kita tak terus menerus bertanya mengapa Republik Indonesia ini tak pernah bisa lepas dari berbagai problem politik, ekonomi, sosial budaya, dan lebih-lebih problem hukum.

Apa yang dialami Alvin Lim, apa yang terjadi dalam kasus pembantaian Laskar FPI di KM 50 dan bagaimana rekayasa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, adalah contoh tentang buruknya penegakan hukum di negeri ini.

Harus diakui, kondisi penegakan hukum yang buruk ini sebagai akibat ketiadaan pemimpin yang mampu memberi keteladanan. Individualisme dan kepentingan kelompok mencuat dimana-mana.

Nilai-nilai luhur warisan para Founding Fathers And Mothers negeri ini, yang menjadi dasar dari terbentuknya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, sampai hari ini terus menerus digerogoti hingga nyaris keropos.

Ah, Indonesia, negeri subur dengan 17 ribu pulau, 1340 suku dan 1211 bahasa ini sejatinya sudah 77 tahun merdeka sejak Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945.

Namun setelah 77 tahun terbebas dari penjajahan kolonial, ternyata tidak membuat negeri ini menjadi negara yang maju peradabannya baik secara politik, ekonomi, sosial, dan lebih-lebih secara hukum dan kemanusiaan. Miris, memang! []

Penulis adalah Alumnus Statistika Unpad dan Aktivis ProDEM