Kaukus Muda Betawi Serahkan Draf Revisi UU 29/2007 ke DPR 

Penyerahan draf usulan perubahan UU  29/2007 dari Kaukus Muda Betawi  kepada perwakilan Fraksi PPP DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/10)/Ist
Penyerahan draf usulan perubahan UU  29/2007 dari Kaukus Muda Betawi  kepada perwakilan Fraksi PPP DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/10)/Ist

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI telah menerima aspirasi masyarakat Betawi terkait pembentukan kelembagaan masyarakat adat Betawi. 


Penyerahan draf usulan perubahan UU  29/2007 dari Kaukus Muda Betawi kepada perwakilan Fraksi PPP DPR pada kegiatan seminar Fraksi PPP DPR bertajuk “Nasib Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Masyarakat Betawi Pasca Lahirnya Ibukota Nusantara” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk persiapan perpindahan ibu kota.

“Usulan pembentukan lembaga masyarakat adat Betawi itu bagus sekali. Ini bisa mengangkat harkat martabat masyarakat Betawi dan menjadi peluang bagi masyarakat Betawi untuk semakin berkiprah di Jakarta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP, Syamsurizal saat menjadi narasumber seminar Fraksi PPP.

Syamsurizal mengatakan, usulan pembentukan kelembagaan masyarakat adat Betawi itu bisa melalui revisi UU Nomor 29 Tahun 2007. 

Melalui revisi UU 29/2007, kata Syamsurizal, kondisi Jakarta akan banyak berubah karena akan berlaku seperti di provinsi lain. 

Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang terdapat Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bandung dan sejumlah kabupaten/ kota lainnya. Masing-masing kota di Jakarta akan mengikuti pola yang berlaku di Indonesia secara umum. 

“Untuk mengangkat harkat martabat Betawi bisa juga melalui perjuangan mereka di masing-masing kota di Jakarta. Misalnya di kawasan Jakarta Utara, mereka bisa berjuang agar anggota DPRD di sana berisikan orang-orang Betawi, begitupun wali kota dan gubernur,” kata Syamsurizal.

Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani menyampaikan aspirasi masyarakat Betawi berdasarkan diskusi tokoh-tokoh Betawi di Universitas Islam As-Syafi’iyah. Rekomendasinya di antaranya bahwa revisi UU 29/2007 memperhatikan tata nilai masyarakat Betawi. 

Naskah akademik revisi UU 29/2007 itu memuat nilai historis, psikologis, sosiologis, sosial dan budaya, tata pemerintahan, hukum, ekonomi, serta perubahan pasal per pasal. 

Revisi mengusung semangat desentralisasi asimetris guna memaksimalkan potensi politik, sosial, budaya, dan ekonomi sekaligus dalam menghadapi berbagai masalah Jakarta ke depan. 

Kemudian, lanjut Beky, revisi menempatkan hak-hak sosial dan politik masyarakat Betawi dalam setiap sistem pemerintahan dan tingkatan di DKI Jakarta. 

Revisi memuat sistem pendidikan dengan memperhatikan muatan lokal kebetawian. Revisi juga memuat pengembangan wilayah khusus budaya dan ekonomi di setiap pemerintahan tingkat kecamatan

Dalam seminar Fraksi PPP tersebut turut hadir Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim sebagai pemateri. 

 Lutfi Hakim yang juga Wakil Ketua Tanfidziyah NU DKI ini mendorong agar masyarakat Betawi dilibatkan dalam seluruh proses dan tahapan revisi UU 29/2007.

Menurut Lutfi, sifat kekhususan harus tetap melekat pada Jakarta. Dengan sifat kekhususan Jakarta, revisi harus memuat kelembagaan masyarakat adat Betawi, seperti yang ada di Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) dan/atau di Papua (Majelis Rakyat Papua/MRP) agar pembangunan daerah terintegrasi dengan nilai-nilai Betawi.

Sebelumnya, perwakilan Kaukus Muda Betawi M. Ichwan Ridwan alias Boim menyerahkan usulan naskah revisi UU 29/2007 kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dan anggota DPR RI Fraksi PPP KH Asep Ahmad Maoshul Affandy.

"Harapannya apa yang menjadi usulan dalam draf dapat diakomodir dalam revisi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke fraksi-fraksi lain dan Komisi II," kata Boim. []