Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Lahan Cipayung

Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam/Net
Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam/Net

Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi mafia tanah di Cipayung di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. 


Penetapan kedua tersangka itu berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-58/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022. Dan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-59/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022. 

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan dua orang tersangka, yakni LD selaku notaris, dan MTT selaku pihak swasta atau mafia pengadaan tanah Setu Cipayung," kata Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangannya, Selasa (14/6). 

Awal mula perkara dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah terjadi saat  Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terhadap delapan pemilik lahan pada tahun 2018. 

Pembebasan lahan diperuntukkan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Namun, dalam pelaksanaan pembebasan lahan di RT 008 RW 03, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, tidak ada dokumen perencanaan pengadaan tanah, juga peta informasi Rencana Kota dari Dinas Tata Kota. 

"Tidak ada permohonan informasi aset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan tidak ada persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta," kata Ashari.

Diduga kuat ada kerjasama antara LD dengan MTT serta pihak lainnya untuk mengatur harga tanah. 

"Tersangka LD bersama-sama dengan pihak lainnya telah melakukan pengaturan dan atau pengaturan harga terhadap delapan pemilik atas sembilan bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," kata Ashari. 

Parahnya, warga yang menerima uang ganti rugi pembebasan lahan hanya dibayar Rp 1,6 juta per meter, sedangkan harga per meter yang telah disepakati oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengeluarkan uang rata-rata sebesar Rp 2,7 juta per meter. 

Total uang yang dibayarkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sebesar Rp 46.499.550.000.

Sementara total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp 28.729.340.317.

"Sehingga, sisa uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para tersangka dan pihak lainnya sebesar Rp 17.770.209.683. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk kepada pihak Dinas  Kehutanan DKI Jakarta dan pihak lainnya melalui tersangka MTT," kata Ashari 

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []