Kemendagri: Pemda Wajib Siapkan Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra/Ist
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra/Ist

Kondisi berbagai wilayah Indonesia yang rawan bencana menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ekstra kepada warganya. Salah satunya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam.


Demikian dikatakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra saat membuka Bimtek SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, di Jakarta, Senin (3/5).

Rochayati mengatakan, peyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam  PermenPUPR No. 29 Tahun 2018.

"Bapak dan ibu ASN, terutama yang di daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor bahkan tsunami, harus dipahami bahwa penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencaba alam adalah wajib, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota," kata Rochayati.

Selain itu, Rochayati menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar lain yang termasuk dalam SPM bidang perumahan rakyat adalah penyedian rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Maka dari itu, Rochayati pun meminta ASN yang mengikuti Bimtek untuk benar-benar serius mengupgrade diri agar bisa menyusun SPM bidang perumahan rakyat dengan baik.

"Bapak dan ibu kerjanya sangat mulia, menyangkut hidup rakyat banyak, korban bencana alam dan mereka yang terkena imbas dari relokasi program pemerintah. Jadi harus dikerjakan dengan serius dan hati-hati. Agar ada peningkatan kualitas SPM bidang perumahan rakyat ini," demikian kata Rochayati. []