Kemendagri Restui APBD Perubahan DKI Lewat Pergub

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian/Net
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian/Net

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah menyebabkan sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta mengalami keterlambatan dalam membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.


Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah mengeluarkan surat Nomor 903/6049/Keuda tanggal 8 September 2021 yang ditujukan kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD terkait percepatan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2021.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengatakan, untuk DKI Jakarta, APBD Perubahan tahun anggaran 2021 dapat disahkan lewat Peraturan Gubernur alias Pergub karena sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh Kemendagri.

"Mendagri sudah memberikan solusi melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) 26 Tahun 2021, dalam hal ini perubahan karena pandemi Covid-19 maka penetapan (APBD-P) lewat dari 30 September (2021) cukup dengan Pergub, kira-kira itu," kata Ardian saat dikonfirmasi, Kamis (14/10).

Anak buah Mendagri Tito Karnavian itu menjelaskan, aturan penyusunan APBD Perubahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 317 ayat 2 disebutkan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran.

Artinya batas waktu yang diberikan adalah 30 September 2021. Sedangkan DKI Jakarta baik eksekutif maupun legislatif baru menandatangani Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021 hari ini, Kamis (14/10). 

"Jadi seyogyanya kalau mereka (Pemprov DKI) mau ajukan rancangan Perda (APBD-P 2021) tentunya sesuai amanat Undang-Undang, 3 bulan sebelum tahun berakhir," ujar Ardian

Ardian mengatakan, Kemendagri sebelumnya sudah bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta, baik eksekutif maupun legislatif untuk mempercepat proses APBD-P 2021.

Kemendagri sudah melayangkan tiga kali surat peringatan untuk melakukan langkah percepatan pada Juni, Juli dan awal September 2021.

"Saya kurang paham apa yang menjadi kendala di DKI sehingga kami nilai terlambat untuk membahas, saya enggak ngerti," demikian Ardian. []