Kemendagri: SPM Bidang Trantibumlinmas Harus Dilaksanakan Maksimal

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Teguh Setyabudi/Ist
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Teguh Setyabudi/Ist

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) menggelar Bimtek Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2021.


Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas serta kompetensi ASN di daerah sehingga bisa mendukung percepatan pelaksanaan SPM bidang Trantibumlinmas.

"SPM bidang Trantibumlinmas ini meliputi keberadaan Satpol PP, penyelamaatan dan evakuasi korban kebakaran, serta pencegahan serta evakuasi korban bencana," kata Teguh saat membuka Bimtek di Jakarta, Kamis (6/5)

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, SPM bidang Trantibumlinmas ini sangat penting dan harus dilaksanakan dengan maksimal.

"Bisa dibayangkan, bagaimana masyarakat kita jika SPM Bidang Trantibumlinmas ini tidak terpenuhi. Jangan sampai saat ada bencana kebakaran mobil damkarnya malah tidak siap. Itu salah satu contoh saja," lanjut Teguh.

Tak hanya itu, Teguh juga menyebutkan, sudah menjadi tanggung jawab BPSDM Kemendagri untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas ASN di daerah demi lancarnya pelayanan terhadap masyarakat.

"Peningkatan kapasitas serta kompetensi ASN sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas ini," tegas Teguh.

Sebagai pedoman, Teguh juga meminta ASN yang mengikuti Bimtek untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berikutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.[]