Ketua Komisi VI: Lonjaknya Harga Daging Karena Ulah Spekulan

RMOL. Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir mengatakan, melonjaknya harga daging di pasaran merupakan akibat ulah dari para pedagang nakal yang memainkan fee impor sapi.


"Ini semua mainan spekulan yang mau menekan pemerintah agar membuka kembali keran import sapi, para spekulan nakal ini tidak ingin kehilangan pendapatan besar dari fasilitas import selama yang ini Rp 2,2 Triliun keuntungannya dari 540 ribu ton per tahun" kata Hafisz melalui keterangannya kepada redaksi, Rabu (12/8).

Anggota fraksi PAN ini mengaku tidak sepakat dengan langkah pemerintah yang membuka keran impor daging guna mengatasi melonjaknya harga di pasaran.

"Manajerial negara itu tidak cukup dengan blusukan kesana kemari. Perbaiki  dulu tata niaga, manajemen stock dan proses distribusinya sampai ke pedagang di pasar," kata Hafisz.

Menurutnya, dengan dibuka kembali keran impor daging, menunjukan pemerintah tidak bisa menepati janji kampanyenya, untuk menghentikan impor daging dan mewujudkan swasembada sapi.

"Yang paling penting adalah Presiden hati-hati dengan semua janji kampanyenya sendiri. Kalau di Jepang perdana Menteri korupsi maka ia akan mundur, dan jika perdana menteri ingkar janji maka dia akan 'harakiri'. So, hati-hatilah engkau wahai presiden, janjimu tercatat dihati rakyatmu," tuturnya mengingatkan.

Lebih lanjut ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh tunduk pada speklulan yang mempermainkan harga di tengah krisis pangan saat ini. "Ini pelanggaran berat, beri sangsi tegas  sesuai UU 18|2012 tentang Pangan  pada oknum yang bermain main," tutupnya.

Untuk diketahui Dalam UU Pangan, pasal 53, pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Sedangkan Pasal 54 mengatur soal sanksi: Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau, denda, pencabutan izin. [prs]