KPK Ibu Kota, Cara Anies Cegah Korupsi untuk Sejahterakan Warga DKI

Ketua Umum DPP GL Pro 08 Jimmy Ck/Net
Ketua Umum DPP GL Pro 08 Jimmy Ck/Net

Tak ada ruang korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu ikhtiar yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah dengan membentuk Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota.


Sejumlah hal telah dilakukan oleh lembaga yang dipimpin oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Diantaranya reformasi perpajakan dan optimalisasi pendapatan daerah. KPK Ibu Kota juga mendampingi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam beberapa kasus upaya penyelamatan aset Pemprov DKI dari kemungkinan penyerobotan oleh pihak lain.

Ketua Umum DPP GL Pro 08 Jimmy Ck mengatakan, pembentukan KPK Ibu Kota merupakan cara Anies merealisasikan tagline, "Maju Kotanya, Bahagia Warganya".

"KKN ini penyakit yang sudah sangat akut, dan ini menjadi penghambat terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan warga. Jadi harus diberantas dan dicegah," kata Jimmy kepada wartawan, Selasa (13/4).

Menurut Jimmy, pembentukan KPK Ibu Kota merupakan bukti bahwa Anies Baswedan memiliki komitmen yang kuat untuk membahagiakan warga DKI.

Karenanya, kata Jimmy, sangat tidak masuk akal apabila muncul tuduhan Anies dan jajarannya berupaya memperkaya diri sendiri lewat jalan korupsi.

"Tuduhan Anies korupsi itu disuarakan oleh mereka yang ingin bertahan dengan sistem lama yang sarat peluang melakukan korupsi," kata Jimmy.

"Mereka yang ingin bertahan dengan status quo biasanya kritiknya tidak obyektif. Selalu mencari-cari kesalahan yang memang tidak ada," sambungnya.

Lebih lanjut, Jimmy juga berharap  penerapan digitalisasi dalam setiap perencanaan, penyerapan anggaran dan pengawasannya segera diterapkan di Pemprov DKI.

"Untuk mencegah korupsi, Anies juga bisa membentuk KPK hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW dan sekolah," pungkas Jimmy.

Diketahui, KPK Ibu Kota menjadi bagian dari TGUPP di bidang pencegahan korupsi.

Selain Bambang Widjojanto, KPK Ibu Kota juga diisi mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, pengacara sekaligus aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana, mantan Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta dan ahli tata pemerintahan dari Indonesian Institute for Political Strategy Tata Ujiyati.

KPK Ibu Kota ini bukanlah bagian struktural dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal lembaga antikorupsi. 

Fungsinya juga berbeda dengan Inspektorat DKI Jakarta karena penekanan pada pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. []