KPK: Korupsi Lahan Munjul Tidak Terkait Program Rumah DP 0 Persen

Gedung KPK/RMOL
Gedung KPK/RMOL

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur dipastikan tidak berkaitan dengan program rumah DP 0 persen Pemprov DKI Jakarta. 


Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budyanto mengatakan, kasus lahan Munjul yang sedang ditanganinya itu berkenaan dengan bank tanah di Munjul. 

"Soal DP 0 persen, selama ini kami enggak pernah menyebutkan soal itu. Penanganan yang sedang ditangani KPK itu berhubungan dengan bank tanah di Munjul Pondok Ranggon," tegasnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/6). 

Kasus pengadaan tanah di Munjul itu terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) bekerja sama dengan PT AP (Adonara Propertindo).

"Dalam hal ini DKI memberikan kegiatan operasional pada PT PSJ, kemudian PD PSJ melibatkan PT AP untuk mencari lokasi tersebut (Munjul)," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan bekas Dirut Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe (AR); dan Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA) sebagai tersangka.

Selain itu, satu korporasi juga ditetapkan tersangka, yakni PT Adonara Propertindo (AP).

Teranyar, KPK juga menetapkan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudy Hartono Iskandar (RHI) sebagai tersangka. []