KPK Persilakan Warga Cari Harun Masiku Pakai Biaya Sendiri, IPW: Mereka seperti Menyerah

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso/Net
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso/Net

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso merespons pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto kepada masyarakat soal buronan Harun Masiku.


Karyoto sebelumnya mempersilakan masyarakat mencari mantan caleg PDIP tersebut.

Namun, Karyoto menegaskan bahwa KPK tidak ikut membiayai upaya penangkapan masyarakat tersebut alias menggunakan biaya pribadi.

"Kalau enggak percaya boleh ikut juga, tetapi biaya sendiri,” kata Karyoto kepada wartawan Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (21/5).

Sugeng menilai pernyataan Karyoto itu  menunjukkan kegagalan dari lembaga anti rasuah. Padahal, selama ini, KPK dalam melakukan operasinya seperti tangkap tangan selalu gembar gembor dan mengklaim mendapat informasi dari masyarakat. 

"Karyoto mengisyaratkan bahwa KPK telah mengibarkan bendera putih alias menyerah untuk mengejar Harun Masiku," kata Sugeng dalam keterangannya, Kamis (26/5).

 Sehingga ke depan, Sugeng menyarankan, aparat penegak hukum lainnya yakni Polri dan Kejaksaan yang dibiayai oleh uang rakyat mampu dilibatkan langsung menangkap Harun Masiku. 

"Jadi jangan diputarbalik, masyarakat harus mencari buronan KPK yang sudah dua tahun tidak dapat ditemukan dengan biaya sendiri," kata Sugeng.

 Kalau memang tidak mampu menangkap Harun Masiku, menurut Sugeng, seharusnya KPK secara terus terang menyatakannya dan meminta bantuan kepada institusi lainnya termasuk TNI. 

"Ini lebih bagus ketimbang mengimbau masyarakat boleh ikut mencari tapi dengan biaya sendiri," kata Sugeng.

Diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai tersangka pemberi suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Januari 2020. 

Wahyu sendiri telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Sementara Mahkamah Agung memperberat hukuman Wahyu Setiawan menjadi 7 tahun penjara. 

Sementara Harun Masiku, tersangka suap agar Wahyu memudahkannya untuk melenggang ke Senayan, resmi menjadi buronan internasional, terhitung sejak 30 Juli 2021. 

Hal itu dipublikasikan KPK setelah mendapat informasi dari Interpol yang telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Namun, hingga kini KPK tidak berhasil menangkap Harun Masiku. 

"Diduga kuat Harun Masiku mendapat perlindungan dari pihak yang memiliki kekuatan besar terkait relasinya dengan partai besar," demikian Sugeng. []