Kritisi Anies Soal Banjir Jakarta, Zita Dianggap Gagal Paham

Abdul Ghoni/Ist
Abdul Ghoni/Ist

Kritikan yang rajin dilontarkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terkait persoalan banjir dinilai sudah berlebihan.


Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni mengingatkan Zita bahwa persoalan utama banjir Jakarta ada di 13 sungai yang melintasi ibu kota. 

"Kondisi sungai-sungai itu sudah mengalami pendangkalan, penyempitan hingga pencemaran sampah. Akibatnya, tingginya volume air tidak mungkin lagi tertampung yang akhirnya meluap," kata Ghoni, Sabtu (27/2).

Namun, kata dia, untuk kewajiban normalisasi 13 sungai itu kewenangannya ada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Inilah yang membuat penanganan banjir di DKI lambat.

"Bu Zita juga seharusnya sudah tahu ini, bahwa kewajiban normalisasi 13 sungai itu di PUPR. Sedangkan kewajiban Pemprov DKI itu hanya sebatas pembebasan lahan," tegas Ghoni. 

"Tapi, ini PUPR-nya gimana ya, sampai sekarang Kali Ciliwung dan Kali Krukut saja belum selesai," sambungnya.

Ghoni pun meminta semua pihak untuk memahami persoalan banjir yang tidak sederhana.

"Menurut saya, Pemprov DKI sudah bekerja cukup baik. Tapi kita juga harus memahami, kenapa sih normalisasi lambat," terang Ghoni.

"Kalau Bu Zita terus-terusan menyalahkan Pak Anies, nanti Bu Zita sendiri yang justru dianggap gagal paham," ucapnya.

Selanjutnya, Ghoni kemudian juga menyinggung lambatnya PUPR terkait proyek pembangunan dua Bendungan Cimahi dan Sukamahi, di Kabupaten Bogor.

Menurut Ghoni, pembangunan kedua bendungan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pemerintah mengurangi kerentanan bencana banjir di ibu kota.

Karena itu, dia meminta Kementerian PUPR segera duduk bareng dengan Pemprov DKI untuk mempercepat pengerjaan kedua waduk tersebut. 

"Ini sudah pernah saya sampaikan di DPRD DKI pada 2005, waktu zamannya Pak Sutiyoso, agar segera dibikin waduk di Ciawi yang saat ini sedang digarap PUPR, tapi pengerjaannya sampai sekarang juga belum selesai," sesal Ghoni.

Ghoni mensinyalir, lambatnya penanganan banjir di DKI dipicu oleh tumpang tindih kewenangan antara Pemda dan Pemerintah Pusat.

Selain itu, dia juga menyarankan agar daerah hulu di sepanjang bantaran kali di Depok dan Bogor diberikan hibah saringan sampah. Dengan begitu warga sekitar tidak lagi membuang sampah sembarangan.

"Kita tahu, persoalan banjir ini kan dipicu oleh sampah yang luar biasa. Saat ini kesadaran masyarakat terkait sampah masih lemah. Lihat saja kemarin waktu banjir," ujar Ghoni.

Terakhir, Ghoni mengajak semua pihak agar tidak melihat persoalan banjir Jakarta dengan narasi saling menyalahkan.

"Harusnya semua duduk bareng, harus terintegrasi, Jakarta, Depok, Bogor, dan Pemerintah Pusat. Jangan lagi saling menyalahkan," tutup Ghoni. []