Kunjungi PT Delta Djakarta, Komisi B  Minta Pemprov DKI Pikir Ulang Penjualan Saham Bir

Kunjungan Komisi B DPRD DKI ke PT Delta Djakarta/Ist
Kunjungan Komisi B DPRD DKI ke PT Delta Djakarta/Ist

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke PT Delta Djakarta di Bekasi Timur, Jawa Barat.


Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pergerakan kinerja dan laba yang dihasilkan PT Delta di kuartal I tahun 2021.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar mengaku telah memahami proporsi laba yang dihasilkan PT Delta tiap tahunya untuk kemudian dibagi keuntungannya dalam bentuk dividen kepada Pemprov DKI selaku pemegang saham sebesar 26,25%.

“Kita ingin tahu saham Pemda yang ada di sini yang 26,25% itu hasilnya seperti apa. Tapi ternyata tadi diperoleh untuk tahun 2019 itu hasil bersih Rp 317 miliar. Pemda itu dapat Rp 100 miliar. 2020 itu hasilnya sekitar Rp 260 miliar, pemda dapat Rp 81,7 miliar,” ujarnya di lokasi, Rabu (5/5).

Melihat perkembangan perusahaan minuman beralkohol yang selama ini memberikan dividen terbesar kedua setelah PT Bank DKI, menurut Hasan sebaiknya Pemprov DKI meninjau ulang wacana pelepasan saham PT Delta Djakarta.

“Menurut pribadi saya kalau diambil uangnya (dijual) kita hanya terima Rp1 triliun, tapi kalau tidak tiap tahun kita bisa terima Rp100 miliar. Itukan jauh lebih baik daripada kita terima Rp1 triliun tapi setelah itu tidak tahu uangnya ke mana,” ungkapnya.

Hasan juga mempertanyakan kesanggupan Pemprov DKI melakukan pengembalian modal jika jadi menjual saham. Sebab, dia menilai Pemprov tak memiliki anggaran untuk melakukan hal ini.

“Kita maksudnya cari celah kalau seandainya kita dukung, mereka sanggup payback ambil saham ini apa enggak. Ternyata mereka belum sanggup. Kita belum punya anggaran untuk mengambil lembar saham ini,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Marketing Independent Director of PT Delta Djakarta Ronny Titiheruw mengaku sejauh ini pihaknya belum ada pembahasan mengenai pelepasan saham milik Pemprov DKI.

“Itu adalah hak prerogratif Pemprov DKI. Selaku pemegang saham belum bisa komentar. Sampai sejauh ini kita belum menerima komunikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai wacana pelepasan saham ini. Pembahasan internal juga belum ada,” tandasnya.

Diketahui deviden yang diberikan Pt Delta Djakarta selama lima tahun terakhir kepada Pemprov DKI selalu meningkat yakni Rp25,2 miliar di tahun 2015 dan 2016, Rp37,8 miliar di tahun 2017, Rp54,6 miliar di tahun 2018, Rp100,4 miliar di tahun 2019 dan terakhir Rp81,9 miliar di tahun 2020. []