KUPA-PPAS APBD DKI 2021 Disepakati Rp79,52 T

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri/Net
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri/Net

DPRD bersama Pemprov DKI menyepakati rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD DKI 2021 sebesar Rp79,52 triliun dalam rapat paripurna, Kamis (14/10).


Besaran angka tersebut disepakati setelah KUPA-PPAS APBD DKI dibahas di tingkatan komisi-komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penelitian akhir pimpinan dewan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).

Adapun rinciannya, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp72,18 triliun disesuaikan menjadi Rp64,84 triliun, rencana belanja daerah Rp72,96 menjadi Rp69,62 triliun sehingga netto belanja daerah mengalami pengurangan Rp3,33 triliun atau 4,58 persen.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan dialokasikan Rp12 triliun, berasal dari prediksi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah.

Dimana, penerimaan pembiayaan meningkat Rp2,67 triliun menjadi Rp14,68 triliun. Sedangkan, postur pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan KUPA-PPAS 2021 mengalami penurunan proyeksi Rp11,22 triliun menjadi Rp9,89 triliun.

“Kami ucapkan terima masih kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta dan TAPD dan kepada semua pihak. Semoga ini menjadi prestasi untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri. 

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku bersyukur penetapan nilai rancangan KUPA-PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggran 2021 telat disepakati oleh legislatif secara demokratis.

“Meski mengalami penurunan (proyeksi KUPA-PPAS APBD DKI 2021), kami akan terus memprioritaskan pertama masalah Covid-19 masalah banjir infrastruktur dan lain sebagainya,” demikian Ariza. []