Lempar Kasus BG ke Kejagung, KPK Patuh Putusan Hakim Sarpin

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah kontroversial, melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai langkah KPK tersebut prematur.


Supriyadi W. Eddyono, Direktur Eksekutif ICJR menegaskan, putusan pelimpahan ini berbau kompromistis. Efeknya juga terlalu besar, dari mulai pembatasan kewenangan KPK berdasarkan putusan Praperadilan, sampai dengan bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi ke depan.

"Putusan KPK ini didasarkan atas putusan Praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi, yang membatalkan penetapan tersangka dari KPK terhadap BG dan menyatakan KPK tidak berwenangan untuk menangani kasus. ICJR berpendapat bahwa dengan melimpahkan kasus BG ke Kejaksaan Agung, maka efek yang akan didapat KPK akan lebih besar lagi," ujar dia.

ICJR menggarisbawahi, bahwa pada dasarnya ada yang salah dengan putusan Praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi. Dalam putusan tersebut kewenangan KPK jelas dibatasi dengan tafsir baru atas ‘aparat penegak hukum’ dan ‘penyelenggara negara’.

"Dengan melakukan pelimpahan itu, berarti KPK sepakat dengan tafsir yang diberikan dalam putusan praperadilan tersebut. Efeknya, maka agenda untuk membongkar rekening gendut Polisi atau pejabat lain yang memiliki kesamaan dengan kasus tersebut sudah tertutup, karena serta merta KPK secara prematur sudah mengakui tidak memiliki kewenangan," imbuh dia. [arp]