Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK) menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan pajak Holywings.
- BPK Belum Bisa Audit, KPK Pastikan Tidak Ada Kendala dalam Penyelidikan Formula E
- KPK: Penyelidikan Formula E Dipastikan Masih Berjalan
- Setelah DPRD DKI, LPMAK Minta KPK Geledah Ruang Inspektorat
Baca Juga
"Harus ada audit mendalam terhadap Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) DKI Jakarta," kata Koordinator LPMAK Zaldi Sonata melalui siaran persnya, Rabu (19/10).
Aktivis yang akrab disapa Zolly ini menekankan, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, maka aparat kepolisisn, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun tangan mengambil tindakan.
Sebeluknya, Bapenda DKI Jakarta mengungkapkan selama ini 12 gerai Holywings hanya membayar pajak restoran, bukan tempat hiburan.
Izin yang dimiliki Holywings hanya usaha restoran, meski pada praktiknya menawarkan hiburan.
Menurut Zolly, LPMAK siap menjadi garda terdepan masyarakat yang mendambakan terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Zolly berharap korupsi tidak menjadi budaya bagi para penyelenggara pemerintahan, khususnya DKI Jakarta.
“Korupsi bisa dikategorikan sebagai bahaya laten bagi negara. Kita harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa korupsi bisa menghancurkan masa depan bangsa dan anak cucu kita," kata Zolly.
Di sisi lain, Zolly mendorong Bapenda DKI Jakarta bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), utamanya dari sektor pajak dalam segala bentuk.
"Jangan sampai isu penyimpangan pajak hiburan yang mengiringi penutupan Hollywings terjadi lagi," demikian Zolly. []
- Pastikan Proses Sesuai Aturan, Jakpro Bantah Tender Revitalisasi TIM Ada Persengkongkolan
- Usai Obok-obok 6 Ruang DPRD DKI, KPK Diminta Umumkan Tersangkanya
- FPPJ: Dugaan Korupsi Lahan Pulogebang Nodai Raihan WTP 5 Tahun Berturut-turut
