LRT Jakarta Langgar Perpres, Katar Siapkan Gugatan Hukum

RMOL.Gagalnya moda transportasi Light Rail Tansit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamanggun beroperasi hingga Asian Games ke XVIII rampung, merupakan kesalahan fatal.


Sebab dasar regulasi pada Peraturan Presiden (Pepres) menegaskan, bahwa diadakannya LRT Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah melakukan kesalahan berat dan fatal. Sejak pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018 hingga penutupan tanggal 2 September 2018, LRT Jakarta tidak beroperasi secara optimal. Artinya LRT Jakarta telah melanggar perpres dan juga gagal mendukung Asian Games 2018 di Jakarta,” kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/9)).

Anggota Presidium Relawan Anies-Sandi (Prass) ini menjelaskan, bahwa selain untuk menunjang transportasi di Jakarta, dasar utama diterbitkannya Pepres Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 di Indonesia.

Untuk itu Pemprov DKI Jakarta harus melakukan percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum di DKI Jakarta (LRT Jakarta) yang harus sudah selesai sebelum pesta olah raga Asian Games dimulai.

Pepres Nomor 99 itu sebagai acuan proyek LRT Jakarta, yaitu untuk mendukung Asian Games. Karenanya Pergub Nomor 211/2016 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit itu ditentukan tentang jangka waktu penugasan. PT Jakpro harus menyelesaikan proyek LRT Jakarta Kelapa Gading-Velodrome terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan berfungsi dan beroperasinya secara optimal saat dimulainya penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018,” papar Sugiyanto.

Lebih lanjut Sugiyanto menegaskan, ketentuan tentang batas waktu pada Pergub 211 Tahun 2016 telah dihapus melalui terbitnya Pergub 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit. Namun demikian tetap tidak mengubah tujuan penugasan pembangunan proyek LRT Jakarta.

PT Jakpro ditugaskan untuk melakukan percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan atau LRT dengan tujuan untuk mendukung kelancaran transportasi pada penyelenggaraan Asian Games XVIII.

Kenapa Pergub 211/2016 tersebut tentang batas waktu penugasan kepada PT Jakpro dihapus, dan diganti dengan Pergub 154/2017. Ini ada apa? Bukankah perpresnya jelas menyebutkan bahwa percepatan penyelengaraan perkeretaapian (LRT Jakarta) adalah untuk mendukung pelaksanaan Asian Games, tanya Sugiyanto.

Karena itulah Sugiyanto meminta Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bersikap atas permasalahan proyek LRT Jakarta. Hal ini penting agar dapat diketahui inti masalah dari proyek kereta ringan yang dibangun dengan panjang jalur 5,8 km dan dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 6,8 triliun.

"Kita tunggu dulu Pemprov DKI dan DPRD bertindak. Bila akhirnya tidak ada sikap, maka akan kami siapkan langkah kejutan untuk ajukan gugatan kepada PT Jakpro yang telah melanggar pepres dan gagal mendukung Asian Games 2018,” pungkas Sugiyanto.(dod).