M Taufik Minta Satpol PP Tidak Ragu Bongkar Bangunan Bermasalah di Pelabuhan Muara Angke

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik/RMOLJakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik/RMOLJakarta

Penyalahgunaan aset Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi sorotan.


Pasalnya, hingga kini tidak ada tindakan atau sanksi tegas yang dilakukan aparat Satpol PP terkait pelanggaran tersebut. 

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta Satpol PP untuk bertindak tegas. Terlebih surat rekomendasi teknis bongkar telah dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya Penataan Kota dan Pertanahan Jakarta Utara.

"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (16/6).

Politisi Partai Gerindra ini pun menyatakan, pendirian bangunan di atas aset Pemprov DKI tanpa izin telah menyalahi aturan.

"Apa pun alasannya (pendirian bangunan tanpa izin di atas aset Pemprov DKI) itu telah melanggar. Kedua, kalau memang ada oknum yang ingin bermain dengan aset Pemprov DKI laporkan polisi," kata Taufik.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah mengatakan, petugas Satpol PP yang merupakan penegak Peraturan Daerah alias Perda sudah seharusnya melakukan fungsinya untuk melakukan penindakan. 

"Mengingat penindakan sebagai bentuk pengamanan atau penyelamatan aset terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penyerobotan,” kata Amir.

Sebagaimana diketahui,  sejumlah nelayan dan buruh panggul di kawasan  Pelabuhan Perikanan Muara, Jakarta Utara memprotes adanya lahan milik Pemprov DKI yang dibangun pergudangan peralatan kapal. Pagar aset yang ada sebelumnya dan dibangun dengan APBD pun ikut dibongkar. 

Selain itu, pembangunannya juga belakangan mencaplok fasilitas umum hingga  menutup  akses nelayan dan pekerja lainnya untuk melakukan bongkar muat ikan di dekat dermaga kapal. Sehingga mereka pun, terpaksa harus berpindah melakukan ditempat lain. []