Mayoritas Fraksi DPRD DKI 'Cuek' Dengan Wacana PSI Interpelasi Anies, Pengamat Politik: Tidak Ada Untungnya

Pengamat politik Ujang Komarudin/net
Pengamat politik Ujang Komarudin/net

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


PSI menilai Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir. 

Namun, mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak mendukung wacana hak interpelasi PSI itu dan justru terlihat 'cuek' dengan usulan partai yang didominasi anak muda milenial ini. 

Menurut pandangan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai PSI sedang membangun citra. 

"Mungkin PSI ingin main sendiri. Ingin bangun pencitraan sendiri, makanya fraksi lain tak merespon," kata Ujang kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (28/2). 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menambahkan, PSI dinilai tidak konsisten dan cenderung ambigu. 

"Kepada Gubernur Anies keras, tapi kepada Presiden Jokowi melempem. Harusnya ke Anies keras, ke Jokowi pun mestinya keras juga," tegas Ujang. 

"Jadi sikap fraksi-fraksi di DPRD bisa saja menganggap, jika ikut PSI pun tak ada untungnya," tandas Ujang Komarudin. 

Untuk diketahui, sesuai tata tertib di DPRD, hak interpelasi dapat diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Artinya, PSI tidak bisa sendiri dalam menggulirkan wacana hak interpelasi itu.[]