Mayoritas Serangan Warganet Soal Haji ke Menag Yaqut Tak Miliki Basis Data Kuat

Pengurus Lembaga Dakwah PBNU KH Jamaludin F Hasyim/Repro
Pengurus Lembaga Dakwah PBNU KH Jamaludin F Hasyim/Repro

Kementerian Agama (Kemenag) RI memutuskan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi dibatalkan.


Pengurus Lembaga Dakwah PBNU KH Jamaludin F Hasyim mengatakan, keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji memang sangat menyedihkan semua pihak.

Apalagi tahun 2020 lalu, Indonesia juga tidak mengirimkan calon jemaah hajinya ke Tanah Suci Mekkah.

Hal ini tentunya membuat makin lamanya waktu menunggu berangkat haji. Padahal dalam kondisi normal, antrean haji sudah di atas 20 tahun.

"Umat muslim harus perbanyak bersabar menunggu giliran berangkat haji," kata Kiai Jamaludin melalui keterangan persnya, Senin (7/6).

Soal riuh rendah kekecewaan umat Islam di jagat media sosial yang kebanyakan menyalahkan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kiai Jamaludin menilai hal yang wajar.

Namun sayangnya, kata Kiai Jamaludin, serangan warganet kebanyakan tidak memiliki basis data dan asumsi yang kuat.

Menurut Kiai Jamaludin, dalam dunia perhajian terdiri dari banyak aktor. Selain jemaah haji sebagai user, Pemerintah RI sebagai penyelenggara dan regulator ibadah haji di Tanah Air (cq. Kemenag sebagai leading sektor, Kemenhub, Kemenkes, TNI/Polri, BIN, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota).

Sementara, Pemerintah Saudi Arabia sebagai tuan rumah ibadah haji sekaligus regulator utama bagi semua jemaah haji sedunia, juga ada travel swasta yang menyediakan haji khusus, perusahaan penerbangan, dunia usaha sektor jasa di Saudi Arabia yang menyediakan akomodasi hotel, katering dan transportasi.

"Jadi sebenarnya masalah haji sangat kompleks," kata Kiai Jamaludin.

Dalam kaitan bisa atau tidak berangkatnya calhaj, Pemerintah RI bisa mencegahnya, sebagaimana Pemerintah Saudi Arabia juga bisa atas dasar alasan tertentu. 

Menurut Ketua KODI DKI Jakarta ini, tidak tercapai kemampuan (istitho’ah) berupa keamanan (amnu at-thariq) bagi jemaah, secara fiqih bisa gugur kewajiban haji dalam situasi semacam itu. 

Apalagi pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat sesuai amanat konstitusi, dan sejalan dengan kaidah fiqih

Di samping keadaan yang menyedihkan, hal lain yang melegakan  adalah banyak negara muslim yang belum  memberangkatkan calhaj negaranya. 

Lagipula ketidakjelasan Pemerintah Saudi Arabia hingga saat ini menunjukkan mereka memang enggan membuka kuota untuk calhaj internasional.

"Karena waktu haji semakin mepet namun mereka beralibi belum menentukan kebijakan. Sampai berapa lama lagi harus menunggu, apakah menunggu 1 Dzulhijjah ketika wukuf tinggal 8 hari,” tegas Kiai Jamaludin.

Kiai Jamaludin mengingatkan bahwa persiapan haji itu rumit sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan satu tahun sebelumnya. 

"Jadi soal kembali tak berangkatnya calon jemaah haji Indonesia tidak bisa disederhanakan jadi ketidakbecusan Menag RI," demikian Kiai Jamaludin. []