Melanggar PPKM Darurat, Ini Sanksi yang Diterima 10 Perusahaan di Jakbar

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Pengawasan dalam menerapkan protokol kesehatan di sektor perkantoran terus dilakukan selama masa PPKM darurat. 


Di Jakarta Barat, selama periode 3-20 Juli 2021 terdapat 10 perusahaan yang kedapatan melanggar aturan dalam PPKM darurat tersebut.

Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto mengatakan, 10 perusahaan itu diberi sanksi yaitu penghentian operasional hingga PPKM darurat berakhir. 

"Jadi sudah kita hentikan kegiatan sampai hari ini. Kemarin tanggal 20 sudah kita hentikan," kata Tri Yuni Wanto kepada wartawan, Rabu (21/7).

Lanjut Tri, perusahaan yang dianggap melanggar aturan PPKM tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di sektor nonesensial dan nonkritikal.

Diketahui, perusahaan nonesensial dan nonkritikal ini wajib menerapkan 100 persen bekerja dari rumah (WFH) selama PPKM darurat. Namun 10 perusahaan itu terbukti melanggar. 

"Non-esensial dan non kritikal. Jadi langsung kita lakukan penghentian sementara," kata Tri.

Adapun mayoritas perusahaan yang melanggar berasal dari wilayah Kalideres, karena di sana banyak home industri dan rumah penduduk yang campur jadi satu. []