Merusak Rumah Warga, Gertak Protes Pembangunan Polder Muara Angke 

Pembangunan polder atau kolam retensi Muara Angke di wilayah Waduk Kawasan Kampung Nelayan Muara Angke RW 01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara  yang dikerjakan PT RJ/Ist
Pembangunan polder atau kolam retensi Muara Angke di wilayah Waduk Kawasan Kampung Nelayan Muara Angke RW 01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara  yang dikerjakan PT RJ/Ist

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun tangan terkait dugaan penyelewengan proyek pembangunan polder atau kolam retensi Muara Angke dibawah Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara di wilayah Waduk Kawasan Kampung Nelayan Muara Angke RW 01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara  yang dikerjakan PT RJ.


Demikian disampaikan Ketua Umum Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho dalam keterangannya, Minggu (29/5).

Dimas menilai proyek dengan menggunakan alat berat tersebut juga tidak berkoordinasi dalam pengerjaannya, sehingga mengakibatkan dua rumah mengalami kerusakan.

"Pembangunan juga tidak melibatkan masyarakat,  RT/RW maupun lingkungan sekitar proyek, termasuk kepala Pemerintah di Kelurahan Pluit," kata Dimas.

 Sementara itu, Ketua RW 01 Kelurahan Pluit Abdul Karim mengaku sudah menyampaikan keluhan warga terkait proyek pembangunan polder Muara Angke kepada Dika selaku Humas PT RJ, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. 

Sedangkan tokoh pemuda yang juga Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Pluit Mansur menyoroti tidak transparannya proyek pembangunan polder Muara Angke.

"Salah satu peraturan wajibnya adalah pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek yang tidak dilakukan PT RJ," kata Mansur.

Mansur menekankan bahwa aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

"Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah," kata Mansur. []