MKP Gerindra Bikin Malu, Kekalahan Prabowo Jadi Alasan Pemecatan Taufik

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Jimmy Alexander Turangan/Net
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Jimmy Alexander Turangan/Net

Majelis Kehormatan Partai (MKP)  Gerindra dianggap telah membuat keputusan yang melampaui kewenangannya menyusul pemecatan terhadap Mohamad Taufik sebagai kader Partai Gerindra.


"Padahal kewenangan memecat atau tidak itu ada di DPP Partai Gerindra," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Jimmy Alexander Turangan dalam keterangannya, Rabu (8/6). 

Jimmy memprotes alasan MKP memecat Taufik, terutama soal belum adanya gedung kantor sekretariat DPD Partai Gerindra DKI dan soal kekalahan Prabowo Subianto di DKI pada Pilpres 2019 lalu. 

"Alasan itu sudah tak relevan," kata Jimmy.

Sebab, kata Jimmy, Taufik membuktikan kepemimpinannya sukses membuat partai berlambang kepala burung garuda itu menjadi pemenang kedua di DPRD DKI dengan peningkatan signifikan. 

Sementara dalam konteks kekalahan Prabowo di Jakarta pada Pilpres 2019, Jimmy menilai alasan MKP itu janggal. 

Sebab pasangan Capres-Cawapres yang diusung Gerindra pada 2019, Prabowo-Sandiaga Uno kini telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kabinet Presiden Joko Widodo.

Karena itulah, Jimmy meminta DPP Partai Gerindra menghukum seluruh anggota MKP Gerindra. 

"Justru DPP harus memecat semua anggota MKP karena mereka lah yang justru memalukan partai dengan mengungkit masalah tersebut," kata Jimmy.

Jimmy menambahkan, adanya berita mundurnya Mohamad Taufik itu masih sekedar wacana saja. Jimmy mengaku, sebagai kader Gerindra masih berharap Mohamad Taufik tetap bertahan.

Diketahui, Partai Gerindra resmi memecat Mohamad Taufik sebagai kader mereka sejak Selasa (7/6). Mereka menilai Taufik tidak loyal dan kerap bermanuver di luar jalur kebijakan partai.
"Majelis Kehormatan Partai telah melakukan rapat, lima majelis sepakat memutuskan memecat Saudara M Taufik sebagai kader Gerindra, mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini. Itu keputusannya MKP," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra, Wihadi Wiyanto di kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Wihadi menyebut, alasan pemecatan Taufik di antaranya karena Taufik dinilai tidak loyal kepada partai dan melakukan manuver-manuver yang menunjukkan ketidaksetiaannya pada partai. 

Salah satunya, ujar Wihadi, karena Taufik berkali-kali secara terbuka menyampaikan keinginan mundur dari partai.

"Bukti tidak loyal lainnya, saat dia menjabat Ketua DPD, kantor DPD DKI tidak ada. Dan juga pada saat Pilpres DKI Jakarta, itu kalah. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus korupsi yang masih berjalan prosesnya dan diperiksa oleh KPK," kata Wihadi.

Perselisihan antara Mohamad Taufik dengan Gerindra awalnya terkait dengan calon Gubernur DKI Jakarta yang akan mereka usung pada Pilkada 2024. Partai besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu menyatakan akan mengusung Ketua DPD DKI Jakarta sekaligus Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Taufik tidak sepakat dengan pilihan partainya. Dia lebih memilih mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang merupakan politikus Golkar. Airin sempat dikabarkan akan dipasangkan dengan Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Sahroni.

Selain itu, Taufik juga lebih memilih mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Padahal Gerindra menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto. []