Mohamad Taufik: Majelis Kehormatan Gerindra Tak Berhak Memecat

Mohamad Taufik saat jumpa pers merespons pemecatan dari Partai Gerindra di kawasan Cikini, Jakarta Pusat/RMOLJakarta
Mohamad Taufik saat jumpa pers merespons pemecatan dari Partai Gerindra di kawasan Cikini, Jakarta Pusat/RMOLJakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menegaskan Majelis Kehormatan Partai Gerindra tidak berhak memecat dirinya sebagai anggota partai. 


Menurut Taufik  bila benar isu pemecatan itu terjadi, harusnya berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. 

"Yang berhak memecat adalah Dewan Pimpinan Pusat," kata Taufik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/6). 

Taufik menilai ranah Majelis Kehormatan hanya berhak merekomendasikan nama. 

Setelah direkomendasi, DPP lah yang memutuskan dipecat atau tidaknya anggota partai. 

"Jadi majelis itu merekomendasikan, kemudian rekomendasi disampaikan kepada DPP, baru DPP yang memutuskan. Karena itu sampai hari ini saya belum menerima surat," kata Taufik. 

Diketahui, Partai Gerindra resmi memecat Mohamad Taufik sebagai kader mereka sejak Selasa (7/6). Mereka menilai Taufik tidak loyal dan kerap bermanuver di luar jalur kebijakan partai.

"Majelis Kehormatan Partai telah melakukan rapat, lima majelis sepakat memutuskan memecat Saudara M Taufik sebagai kader Gerindra, mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini. Itu keputusannya MKP," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra, Wihadi Wiyanto di kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Wihadi menyebut, alasan pemecatan Taufik di antaranya karena Taufik dinilai tidak loyal kepada partai dan melakukan manuver-manuver yang menunjukkan ketidaksetiaannya pada partai. 

Salah satunya, ujar Wihadi, karena Taufik berkali-kali secara terbuka menyampaikan keinginan mundur dari partai.

"Bukti tidak loyal lainnya, saat dia menjabat Ketua DPD, kantor DPD DKI tidak ada. Dan juga pada saat Pilpres DKI Jakarta, itu kalah. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus korupsi yang masih berjalan prosesnya dan diperiksa oleh KPK," kata Wihadi.

Perselisihan antara Mohamad Taufik dengan Gerindra awalnya terkait dengan calon Gubernur DKI Jakarta yang akan mereka usung pada Pilkada 2024. Partai besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu menyatakan akan mengusung Ketua DPD DKI Jakarta sekaligus Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Taufik tak sepakat dengan pilihan partainya. Dia lebih memilih mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang merupakan politikus Golkar. Airin sempat dikabarkan akan dipasangkan dengan Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Sahroni.

Selain itu, Taufik juga lebih memilih mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Padahal Gerindra menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto. []