Mudik Dilarang, Bepergian Nonmudik Harus Tunjukkan SIKM

Masyarakat mudik dengan sepeda motor di ruas jalan Pantura/Foto: Merdeka
Masyarakat mudik dengan sepeda motor di ruas jalan Pantura/Foto: Merdeka

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 secara resmi telah menerbitkan surat edara (SE) tentang larangan mudik di momen lebaran 2021. 


Ketua Satgas Covid-19, Letjen Doni Monardo dalam SE itu menjelaskan, mudik yang dilarang adalah kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

Dalam SE tersebut, larangan mudik berlaku umum untuk seluruh masyarakat dengan seluruh alat transportasi baik darat, laut, dan udara 

Meski demikian, Doni dalam SE itu mengecualikan perjalanan orang nonmudik untuk keperluan pelayanan distribusi logistik, bekerja dan kepentingan mendesak lainnya. 

"Kepentingan nonmudik yaitu bekerja, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang," ujar Doni dalam SE yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/4).

Kepada masyarakat yang masuk kriteria pengecualian itu, Doni mewajibkan pengunaan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) dari daerah asalnya. 

SIKM itu, jelas Doni, memiliki ketentuan seperti berlaku secara individual, untuk satu kali perjalanan pulang-pergi, dan untuk warga berusia di atas 17 tahun. 

Nantinya, pengecekan SIKM bersama dengan surat lain seperti keterangan negatif Covid-19 dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area atau perbatasan kota besar. 

Lebih jauh, SE itu juga mengatur perjalanan nonmudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Disebutkan, ASN boleh bepergian atas izin tertulis dengan tanda tangan basah dari pejabat setingkat Eselon II di instansinya. 

Sementara untuk pegawai swasta, diharuskan untuk mendapat surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik serta identitas calon pelaku perjalanan.

Adapun untuk pekerja sektor informal dan masyaralat umum, diwajibkan untuk mendapatkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Keluarahan dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik serta identitas calon pelaku perjalanan. []