Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) XIV KNPI Kota Jakarta Timur yang akan diselenggarakan pada 1-3 Juni 2022 diwarnai aksi demonstrasi, buntut dari ketidakpuasan kinerja panitia penyelenggara hingga transparansi pengelolaan keuangan KNPI Jakarta Timur.
- 136 Rumah di Pasar Gembrong Dibangun Kembali, Jupiter: Tanpa Umbar Janji, Anies Langsung Beraksi
- FPPJ Usulkan Honor Jumantik dan Dasa Wisma Naik Rp 2 Juta Per Bulan
- Pasar Gembrong Direvitalisasi setelah Kebakaran, Warga: Terima Kasih Pak Anies
Baca Juga
Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Pemuda Jakarta Timur menggelar aksi di depan Gedung Pemuda, Jalan Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu malam (28/5).
Koordinator aksi yang juga aktivis HMI Budi menyatakan adanya indikasi penyelewengan anggaran bantuan keuangan untuk DPD KNPI Jakarta Timur.
"Setiap bantuan dari pihak sponsor tidak pernah dilaporkan ke kepengurus apalagi dipertanggungjawabkan kepada OKP sebagai stakeholder KNPI," kata Budi dalam keterangannya.
Sementara, Pengurus OKP Garda Api Kota Jakarta Timur Anton yang turut serta dalam aksi menyatakan bahwa Musda KNPI Jakarta Timur terkesan settingan untuk menjegal kandidat lainnya, dan tidak ada semangat musyawarah keberhimpunan KNPI.
"Panitia Musda diduga merencanakan Musda ini hanya untuk calon tunggal secara aklamasi dan menutup kesempatan pemuda lainnya untuk berkompetisi memperebutkan posisi ketua DPD KNPI Jakarta Timur," kata Anton.
Lebih lanjut, Anton mengungkapkan penjegalan dilakukan dengan syarat yang tidak rasional dan terkesan informasi penyelenggaraan Musda dilakukan secara tertutup.
"Ini mau Musda atau main kucing-kucingan? Tidak ada semangat keterbukaan dan musyawarah sama sekali, undangan OKP tidak diinformasikan kepada kami sebagai pimpinan OKP," tegas Anton.
Selain itu, Anton juga mempersoalkan mahalnya biaya pendaftaran calon ketua sebesar Rp 15 juta.
"Nilainya lima kali lipat lebih mahal dibanding Musda XIII tahun 2019 lalu. Panitia harus mampu menjelaskan buat apa saja uang itu? KNPI ini organisasi kepemudaan bukan organisasi bisnis yang sesuatunya dinilai dengan uang," kata Anton.
Anton menambahkan, pihaknya akan menggelar unjuk rasa lanjutan pada Senin (30/6) ke kantor Wali Kota Jakarta Timur dan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. []
- Anies Lepas Ratusan Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban
- Begini Jawaban Wagub DKI soal 'Helipad Siluman' Pulau Panjang
- Covid-19 Kembali Naik, Wapres Cabut Kebijakan Pelonggaran Masker di Ruang Terbuka
