Naturalisasi Atau Normalisasi Jangan Dipertentangkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlibat silang pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengenai konsep penanganan banjir ibukota.


Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan tidak perlu berdebat soal nnaturalisasi atau normalisasi.

"Saya ingin mengatakan tidak perlu dipertentangkan antara konsep PUPR dan Pemprov. Dua-duanya bisa dilaksanakan mana lahan yang bisa dilakukan naturalisasi ya lakukan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1).

"Karena naturalisasi itu kan perlu pembebasan lahan di pinggir kali. Lahan yang sempit ya dinormalisasi sederhana. Jadi jangan dipertentangkan justru dilaksanakan," tegasnya.

Menurut Taufik, banjir yang melanda Ibukota beberapa hari kebelakang disebabkan curah hujan yang ekstrem ditambah lagi dengan tidak mampunya Bendung Katulampa menahan debit air sehingga berimbas kepada Jakarta.

"Karena itu saya kira mestinya ada semacam upaya. Dan DPRD akan berinisiatif untuk mengundang semua PUPR, Walikota Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, kita akan undang. Para ahli tata ruang tata kota, ahli urusan air, nanti sama-sama kita pikirkan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta itu.

"Ayo sama-sama kita pikirkan bikin waduk di hulu, kemudian sodetan. BKT kan tahun ini dibangun Ciliwung - BKT agak telat karena memang pembebasan lahan yang sulit," tutupnya.