Oligarki Hingga Money Politic Masih Warnai Gelaran Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Komite I DPD RI menggelar rapat kerja bersama dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Agenda rapat ini adalah untuk mengevaluasi gelaran Pilkada Serentak 2020 lalu. 


Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan, evaluasi gelaran Pilkada memiliki makna strategis. Selain sebagai sarana perbaikan, evaluasi juga menjadi bahan masukan untuk penyusunan UU Pemilu. 

Melansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/1), Komite I mengapresiasi KPU, Bawaslu dan jajaran penyelenggara lainnya atas terselenggaranya Pilkada 2020 yang dilakukan tanggal 9 Desember 2020 lalu. 

Namun demikian, Fachul Razi menilai masih ada sejumlah perbaikan regulasi dalam Pilkada serentak secara keseluruhan. 

“Pilkada tidak hanya sebatas demokrasi prosedural, tetapi juga demokrasi substansial yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pemerintahan daerah yang kompeten, berintegritas, dan tidak koruptif, serta mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (good local governance),” kata Fachrul Razi.

Fachrul mengamini bila Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19. Dengan adanya Covid-19, berdampak pada pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang sempat mengalami penundaan.

“Setidaknya ada empat tahapan yang tertunda, yaitu pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pencocokan dan penelitian data pemilih,” tegasnya.

Di sisi lain, ia tak menampik pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi telah ditentang banyak pihak, termasuk DPD RI sendiri yang sejak awal meminta pilkada ditunda hingga corona berakhir.

“Argumen DPD RI sangat fundamental 'salus populi supreme lex esto', yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Namun DPR dan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya menemukan banyak pekerjaan rumah terkait gelaran Pilkada dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas.

"Peningkatan calon tunggal dalam Pilkada menjadi bukti menguatnya oligarki. Di luar itu, masih banyak persoalan klasik dalam pilkada di antaranya politisasi birokrasi dan ASN, money politic, sampai dengan politisasi bantuan sosial Covid-19," tandasnya. []