Ombudsman dan Komnas HAM Diminta Tak Bebani Presiden Jokowi soal Pegawai KPK

Aksi Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait tes wawasan kebangsaan/Ist
Aksi Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait tes wawasan kebangsaan/Ist

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menemui titik terang.


Mahkamah Agung menolak gugatan uji materiil yang dilayangkan pegawai KPK terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat tentang tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Jadi apa selama ini opini yang dibentuk Novel Baswedan cs, Ombudsman RI dan Komnas HAM gugur dengan sendirinya berdasarkan putusan pengadilan," kata koordinator aksi Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia), Tedy, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (17/9). 

Menurut pandangan Gerak Indonesia, yang disampaikan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran HAM dan Ombudsman RI soal maladministrasi hanyalah sekedar opini untuk pencitraan. 

Dengan keluarnya putusan MA ini, Gerak Indonesia mendukung penuh langkah KPK untuk melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos per tanggal 30 September 2021.

"Kami juga menyatakan sikap mendukung KPK dalam menjalankan amanat undang-undang dalam peralihan status pegawai KPK," kata Tedy. 

Gerak Indonesia juga mendukung penegak hukum KPK fokus menuntaskan pemberantasan korupsi dan meminta  Ombudsman RI dan Komnas HAM tidak   membuat kegaduhan karena putusan tertinggi masalah TWK sudah diputuskan MK dan MA

"Ombudsman RI dan Komnas HAM tidak perlu membebani dan menarik-narik Presiden Jokowi karena putusan MK dan MA menyatakan dengan tegas tidak ada yang salah dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN," kata Tedy. 

Tedy juga mengimbau segenap masyarakat dan anak bangsa untuk saling bahu membahu dalam upaya pemberantasan korupsi agar negara Indonesia bebas dari korupsi. []