Pemerintah Resmi Tambah Anggaran PEN 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Presiden Jokowi/Net
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Presiden Jokowi/Net

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan penambahan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 dari Rp 627,9 triliun menjadi Rp 699,43 triliun. 


Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran PEN 2021 itu akan dialokasikan kepada lima klaster. 

Pertama untuk perlindungan sosial sebesar Rp 157,41 triliun dengan rincian Rp 28,71 triliun untuk program keluarga harapan (PKH), Rp 45,12 triliun untuk kartu sembako, Rp 12 triliun untuk bantuan sosial (bansos) tunai, Rp 20 triliun untuk pra kerja, Rp 14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dan Rp 37,18 triliun untuk perlindungan sosial lainnya.

"Perlindungan sosial diutamakan untuk 40 persen masyarakat kelas menengah ke bawah," jelas Sri Mulyani dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/2).

Kenaikan PEN 2021 juga diberikan untuk klaster kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun. Jumlah ini naik 178 persen dari realisasi 2020 sebesar Rp 63,51 triliun. Nantinya, anggaran tersebut diperuntukkan testing dan tracing Rp 9,91 triliun, biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

Klaster UMKM dan korporasi juga dapat kucuran tambahan, yakni sebesar Rp 186,81 triliun atau naik dari realisasi 2020 sebesar Rp 173,17 triliun.

Klaster keempat yang dapat kucuran yakni program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk padat karya Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.

Terakhir untuk insentif usaha sebesar Rp 53,86 triliun. Dana itu dialokasikan untuk PPh ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp 2,99 triliun, dan insentif lainnya Rp 12,3 triliun.

Untuk anggaran kesehatan juga ditambah sebesar Rp 130 triliun seiring dengan proyeksi penambahan dana untuk proses vaksinasi Covid-19. []