Pengamat Ini Sebut Pejabat Kemendagri Menolak Gantikan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Ist
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Ist

Pada 16 Oktober 2022 Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena Pilkada baru akan digelar pada 2024, jabatan gubernur akan diisi oleh penjabat gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.


Mendagri Tito Karnavian mengaku akan menyaring tiga nama calon untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada September atau sebulan sebelum pelantikan penjabat Gubernur DKI.

Menurut Tito, saat ini pihaknya masih dalam tahap menampung masukan nama-nama yang layak diusulkan sebagai calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies.

Merespons hal ini, pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menduga pengganti Anies berasal dari TNI/Polri.

"Info yang saya peroleh tidak ada pejabat eselon I Kemendagri yang bersedia menggantikan posisi Anies," kata Amir di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Menurut Amir, para pejabat Kemendagri menolak menggantikan Anies karena beban memimpin Pemprov DKI terbilang berat.

"Setelah Anies tak lagi menjabat gubernur bisa muncul gejolak internal dan eksternal di Pemprov DKI. Kondisi ini tentu sangat berat untuk penggantinya," kata Amir.

Belum lagi sederet program yang belum dituntaskan Anies, seperti pembangunan pengolahan sampah intermediate treatment facility atau ITF.

"Proyek ITF belum ada kabar menggembirakan terkait progressnya," demikian Amir.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap menampung masukan nama-nama yang layak diusulkan sebagai calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies.

Tito menjelaskan kriteria penjabat gubernur adalah pejabat dengan pangkat pimpinan tinggi madya, artinya harus eselon satu. Tito belum bisa menjelaskan siapa saja nama yang masuk dalam radar seleksi.

"Saat ini kami masih dalam tahap menerima masukan. Apakah yang bersangkutan ada masalah atau tidak, kita profiling, apakah ada potensi kasus atau tidak," ujar Tito usai melantik 5 penjabat gubernur untuk lima provinsi di kantornya, Kamis (12/5). []