Penjabat Gubernur DKI Mulai Dikecam

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist

BARU satu bulan menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, kebijakan Heru Budi Hartono telah memanen kritik banyak pihak. 

Adalah pengamat politik fenomenal Rocky Gerung (RG) yang mengkritik keras kebijakan Heru Budi Hartono. 

Rocky Gerung menganggap dihilangkannya program penyediaan jalur sepeda bertentangan dengan gagasan G20, yakni pengurangan emisi karbon. Bahkan Rocky menganggap ada proyek de-Aniesisasi atau upaya penghilangan jejak kinerja Anies Baswedan.

Senada dengan RG, pakar ekonomi dan politikus top Rizal Ramli (RR) juga turut bicara.  Menurutnya, diangkatnya Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan bagian dari dendam Presiden Joko Widodo alias Jokowi terhadap Anies Baswedan. 

Maksudnya, Presiden Jokowi sengaja mengangkat Pj Gubernur Heru untuk membabat apapun yang Anies pernah lakukan.

Kritik kepada Heru juga datang dari anghota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta asal PKS Muhammad Taufik Zoelkifli yang mempersoalkan kebijakan pergeseran anggaran. 

Menurut Taufik, terlihat ada upaya sistematis dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswedan.

Beberapa kebijakan yang dimaksud Taufik diantaranya terkait program jalur sepeda, sumur resapan, dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp0 seperti dalam Jaklingko. 

Untuk sistem integrasi angkutan umum dikelola oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan menggandeng pengelola angkutan umum di ibu kota. Pemprov DKI lalu membayar melalui subsidi yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta, namun subsidi BUMD transportasi tersebut untuk tahun depan justru dikurangi. 

Sedangkan politikus Demokrat Mujiyono dan NasDem Ahmad Lukman Jupiter  mengkritik Heru terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di DKI Jakarta yang salah satunya mengatur usia petugas PJLP 56 tahun. 

Untuk kritik tentang jalur sepeda jelas tak masuk akal. Jawabannya mudah, yakni wacana Heru menunda pembuatan jalur sepeda yaitu untuk lebih dulu memastikan kualitas jalur yang telah terbangun berfungsi dengan baik. 

Evaluasi penting, sebab jalur sepeda di Jakarta bisa berubah fungsi menjadi apapun, seperti tempat parkir, lokasi bedagang dan lainnya. 

Sedangkan untuk pergeseran anggaran sumur resapan dan dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp0 seperti dalam Jaklingko pastinya juga akan berkaitan dengan evaluasi. 

Artinya seberapa penting program sumur resapan bisa mengatasi masalah banjir Jakarta dibandingkan dengan pembuatan sodetan ciliwung Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi sungai dan lainnya.

Sedangkan untuk Jaklinko, evaluasi juga penting, yakni untuk mengetahui efektifitas tarif Rp0 di masyarakat. 

Tentunya semua orang tahu bahwa dalam hal apaun, evaluasi adalah yang utama. Tanpa ada evaluasi, maka boleh jadi program jalur sepeda, sumur resapan, tarif Rp0 Jaklingko akan menjadi semakin amburadul. Intinya pengunaan duit rakyat harus tepat sasaran agar tidak terjadi pemborosan. 

Untuk kritik Kepgub Pj Gubernur Heru tentang batas usia PJLP 56 tahun juga harus dilihat dari sisi positif.

Produktivitas kerja akan lebih maksimal hasilnya pada usia 18-56 tahun. Bahkan untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan fisik,  usia di bawah 56 tahun adalah yang selalu menjadi prioritas. 

Pada prisipnya batasan umur PJLP 56 tahun baik. Namun dalam hal ini, saya berpendapat sebaiknya dalam membuat kebijakan publik harus tetap mengacu pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik. Artinya kebijakan apapun wajib melibatkan partisipasi masyarakat dan harus ada waktu yang cukup untuk sosialisasi.

Terlebih PJLP bukan ASN, sehingga aturan tentang karyawan swasta  pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mungkin juga bisa dijadikan rujukan. Dalam UU tersebut tidak ada pembahasan mengenai batas usia pensiun bagi karyawan swasta. 

Jadi segala hal perlu dikaji lebih dalam. Yang terpenting adalah, jangan sampai kebijakan Heru Budi Hartono, yakni batas usia PJLP 56 tahun keliru akibat masukan yang salah dari jajarannya.

Sekarang harapan agar Jakarta bisa lebih baik, melebihi kota-kota maju di dunia ada di pundak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Selain itu, masyarakat Jakarta juga ingin berbagai permasalahan kesenjangan sosial bisa teratasi. Harapannya semoga di bawah kepemimpinan Heru Budi masyarakat Jakarta bisa hidup lebih sejahtera. Amin. []

Penulis adalah ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar)