Perda Soal Pelarangan Becak Segera Direvisi

RMOL.Pemprov DKI Jakarta bakal merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum. Revisi Perda diwacanakan untuk mengakomodasi operasional becak di ibukota.


"Kita kan menunggu Perda, kan revisi Perda lagi dikeluarkan oleh Biro Hukum sama Satpol PP," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/10).

Namun ia enggan menegaskan apakah pasal tentang larangan becak akan dihapus sepenuhnya dari Perda tersebut atau diubah dengan ketentuan khusus. Yang jelas, Perda tersebut akan mengakomodasi operasional becak.

Massdes juga belum bisa memastikan apakah revisi Perda itu akan diajukan pada Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2019.

"Ada wacana begitu (mengakomodasi operasional becak). Cuma kalau belum ditetapkan (revisi Perda) saya belum bisa pastikan," tambah Massdes.

Sejauh ini, sambung Massdes, ada sekitar 1.600 pengayuh becak yang telah didata di sejumlah lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Nantinya masing-masing becak dipasangi stiker sebagai tanda mereka telah didata dan boleh beroperasi. Namun, becak-becak tersebut juga dilarang beroperasi di jalan protokol, melainkan hanya di kawasan perkampungan.(dod/han)