Periode Kekuasaan di Dua Juta Kasus Covid

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

BOOM! Laju pertambahan konfirmasi kasus Covid-19 meledak. Tidak tertahan lagi. Angkanya tembus dua juta kasus lebih.


Kita lebih sering mendengar nama orang-orang terdekat berpulang karena wabah akhir-akhir ini. Obituari berseliweran di linimasa media sosial.

Belum berhenti tekanan pandemi. Bahkan kita sudah memasuki tahun kedua dalam kepungan Covid-19 yang kini sudah bermutasi. Bila virus mampu bermutasi, justru kita yang masih kaku beradaptasi. Sulit memahami, bebal mempelajari. Sibuk dengan urusannya sendiri.

Tingkat kenaikan kasus sudah mulai diramalkan seiring dengan penurunan kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan publik. Kesulitan ekonomi dan situasi kebosanan secara psikologis akibat pembatasan aktivitas fisik memicu keberanian yang tidak terkendali.

Tidak bijak menyoal kepatuhan publik sebagai pangkal permasalahan. Pengambil kebijakan pun tidak luput dalam andil pertambahan kasus. Periode hari libur, pembukaan lokasi wisata hingga tampak separuh hati dalam membatasi publik juga menjadi faktor yang terkait.

Hal puncak dari fungsi komunikasi publik tidak berjalan utuh, yakni menjalankan kerangka edukasi dan persuasi publik untuk patuh.

Walhasil, tingkat keterisian pasien Covid-19 di rumah sakit berlimpah. Paparan ke tenaga kesehatan mulai terjadi. Kematian tidak terhindari.

Lagi-lagi, angka hanya menjadi pelengkap data. Kematian akibat wabah terhitung 54 ribu nyawa. Padahal nyawa manusia sangat tak ternilai harganya.

Di sini letak kebebalan bermula. Ranah politik domestik lebih dominan dari segalanya. Prinsip salus populi suprema lex esto selalu disebut, menyatakan keselamatan publik sebagai hukum tertinggi terlihat menjadi pemulas bibir.

Panggung Politik

Gegap-gempita pergerakan kepentingan politik terlihat dari upaya menjajaki pasangan calon dalam kombinasi yang akan diajukan pada 2024.

Lebih absurd lagi, usulan pertambahan masa kekuasaan. Kasak-kusuk usulan tiga periode sudah dimunculkan ke permukaan.

Wajah kekuasaan dipertaruhkan untuk meredam ide liar yang menyalahi aturan konstitusi. Meski memang amandemen bisa dilakukan dengan kesepakatan segelintir elite oligarki.

Kursi kekuasaan itu diperebutkan sekaligus dibagi-bagi, perhitungannya terletak pada distribusi benefit dan privilege yang didapat.

Kita takjub dengan perilaku inkonsisten kekuasaan. Apa yang hari ini dinyatakan tidak, besok hari bisa berubah dengan berbagai alasan.

Kalau saat ini masih menolak, bukan tidak mungkin ke depan akan mempersetujui bila ide liar itu terus bergulir memenuhi media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik.

Hingga akhirnya, skenario cerita politik berhenti pada pernyataan: "bila rakyat menghendaki, saya siap mengambil tanggung jawab".

Rekam jejaknya bisa dilacak dari riwayat eskalasi kekuasaan, termasuk tentang politik dinasti. Publik tampaknya harus sekuat mungkin menolak ide-ide absurd dengan dalih menjaga harmoni serta keamanan di masa mendatang.

Demokrasi akan selalu hingar-bingar, batasnya adalah rasionalitas dan etika. Tanpa pembatasan moral tersebut, riuh rendah tentang masa berkuasa akan mudah dimainkan oleh kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Kembali ke persoalan, pandemi sudah selayak menjadi fokus konsentrasi utama yang harus ditangani dengan memastikan kepentingan publik.

Pembahasan tentang ide out of the box penambahan masa kekuasaan dan hiruk-pikuk berburu kursi kuasa di masa pandemi membuktikan karakter dasar oligarki.

Sementara itu, publik memang hanya menjadi deretan angka kalkulatif yang diperhitungkan sebagai target buruan di masa pemilihan politik.

Pada momentum dua juta kasus Covid-19 di tanah air, kita semestinya berhenti sejenak sembari membayangkan nama-nama mereka yang ada di berita obituari layar gadget kita. []

Yudhi Hertanto

Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid