Pidato SBY, AHY dan Video Jiwa Demokrat Dipolisikan, Dianggap Langgar UU No 1 Tahun 1946

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto/Ist
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto/Ist

Geger pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, baru-baru ini berbuntut panjang.


Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melayangkan laporan resmi terkait pidato SBY dan AHY tersebut ke Bareskrim Polri.

Hari menilai pidato SBY dan AHY telah melanggar Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana penjara setinggi-tingginya tiga tahun, dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun. 

Bukan cuma itu, Hari turut memperkarakan video berjudul "Jiwa Demokrat, Suara Kader Partai Demokrat, Dari Rapimnas Partai Demokrat 2022, 2024, Perang Kita Melawan Kebatilan.

"Sama seperti pidato SBY dan AHY, video ini juga telah melanggar Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana penjara setinggi-tingginya tiga tahun, dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun," kata Hari melalui siaran persnya, Kamis (22/9).

SBY sebelumnya saat Rapimnas Partai Demokrat menyatakan bakal turun gunung menghadapi Pemilu 2024. Presiden RI ke-6 ini mengaku mendapat informasi penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa tidak jujur dan adil.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY di hadapan para kader Partai Demokrat.

SBY juga menyebut ada info yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan Presiden 2024 nanti akan diatur hanya dua pasang calon capres dan cawapres.

Sementara AHY dalam pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat menyatakan, banyak proyek yang diresmikan Jokowi sudah dimulai pembangunannya pada era SBY.

Namun, Jokowi dianggap tidak memberikan apresiasi kepada pendahulunya tersebut. 

“Kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih, kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu,” kata AHY, Kamis (16/9). []