Pj Gubernur DKI Harus Bisa Mengakhiri Polarisasi

Ilustrasi/net
Ilustrasi/net

Kota Jakarta akan dipimpin Penjabat (Pj) Kepala Daerah hingga terpilih Gubernur definitif pilihan rakyat hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.


Menurut peneliti PDB, Syarifuddin, Pj Gubernur Jakarta harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.

Pejabat Gubernur pengganti Anies Baswedan juga harus mengakhiri polarisasi masyarakat di DKI Jakarta sehingga dapat memastikan ekonomi DKI Jakarta mampu bangkit dan tumbuh kembali. 

"Sebanyak 53,35% responden menyatakan bahwa keterbelahan kelompok akibat perbedaan pilihan politik harus dihilangkan," kata peneliti Pusat Data Bersatu (PDB) Syarifuddin saat menyampaikan hasil survei, Kamis (29/9). 

Diharapkan juga Pj Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta. 

Sebanyak 65,9% responden berharap Pj Gubernur nanti mampu membangun ekonomi DKI Jakarta dan menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer ekonomi politik nasional.

"Sehingga mampu keluar dari pandemi Covid-19 lebih cepat," tegasnya.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara melalui telpon pada tanggal 24-25 September. Responden dipilih secara proportionate snowball sampling menggunakan nomor telepon genggam. 

Jumlah sampel sebanyak 400 orang mewakili masyarakat pengguna telepon genggam di 5 Kota di DKI Jakarta dengan Margin of Error diharapkan +/- 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. []