Polemik Pemanggilan Eko Patrio dan Kapolri

PEMBERITAAN pada media online terkait dugaan pernyataan Eko Hendro Purnomo mengenai pengungkapan kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi polemik dan berbuntu panjang.


Dengan pemberitaan itu, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pelapor Sofyan Armawan.

Pada hari Jumat 16 Desember 2106 , Eko Patrio, angota komisi IV DPR RI, mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum untuk memenuhi surat Bareskrim Polri perihal undangan interview. Surat Polri tersebut ditandatanggani langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jendral Drs Agus Andrianto, SH.

Surat itu berisi bahwa guna kepentingan penyelidikan agar Eko Hendro Purnomo hadir utuk didengar keterangannya pada hari Kamis 15, Desember 2016 pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Subdit I Dit Tipidum Bareskrim Polri Jalan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat  untuk bertemu dengan penyidik AKBP Ardianysah.

Eko yang juga Ketua DPW PAN DKI Jakarta berhalangan hadir karena ada kegiatan partai dan baru bisa datang pada hari Jumat 16 Desember 2016. Dasar surat Barskrim Polri Nomor: B/1704-Subdit-I/XII/2016/Dit Tipidum itu  merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE, sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 KUHP dan atau UU No. 19 tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang diduga dilakunkan oleh anggota dewan dari Jawa Timur VIII DPR Eko Patrio.

Pemanggilan kepada Eko oleh Bareskrim Polri itu mendapat respon keras dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan agar Eko Hendro Purnomo tidak perlu datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari larangan itu. Pertama, pemangilan tidak sesuai prosedur pemanggilan  anggota DPR yang harus ada izin dari Presiden RI. Kedua, Eko tidak melakukan hal yang diduga tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat Bareskrim Polri tersebut.


Terkait hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Umum Dittipidum Markas Besar (Dittipidum Mabes) Polri, Brigadir Jenderal Agus Andriyanto membenarkan pemanggilan Eko dengan batas waktu tiga hari dengan tujuan untuk mengklarifikasi peryataan Eko pada media online mengenai pengungkapan kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok. Untuk tindak lanjut maka diterbitkan pula Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp. Lidik/1959-Subdit IXII/2016/Dit Tipidum, tanggal 14 Desember 2016.

Bila memperhatikan surat Bareskri Polri  Nomor: B/1704-Subdit-I/XII/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Desember 2016  ada  dua hal yang menarik perhatian. Pertama cepatnya waktu Bareskrim Polri memproses surat Laporan Polisi Nomor: LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan.

Laporan Polisi itu tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE, sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 KUHP dan atau UU No. 19 tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang diduga dilakukan oleh anggota dewan dari Jawa Timur VIII DPR RI, Eko Hendrp Purnama. Laporan ini langsung ditindaklanjuti Bareskrim Polri pada hari yang sama dengan menerbitkan surat undangan interview kepada Eko Hendro Purnomo dengan  surat Nomor: B/1704-Subdit-I/XII/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Desember 2016.

***

Mabes Polri terkesan sangat terganggu  dengan pemberitaan peryataan yang diduga disampaikan oleh Eko pada media online mengenai pengungkapan kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu kasus Ahok. Namun Bareskrim Polri juga sangat berhati-hati  menanggil Eko dengan memperhalus format surat pemanggilan yang disesuaikan  dengan kalimat "perihal: surat undangan interview".

Hal ini boleh jadi sebagai cara Bareskrim Polri menghormati untuk  memanggil anggota DPR dan juga untuk mengantisipasi bila pemanggil terhadap Eko Hendro Purnomo itu menimbulkan pro-kontra di masyarakat, khusunya bagi anggota DPR lainnya. Meskipun surat Bareskrim Polri dibuat dengan  format kalimat yang diperhalus "perihal: undangan interview", tetapi tetap tidak mengurangi  makna dari isi surat  projustitia yang merupakan proses penyedilikan.

Setidaknya format surat "Perhal: Undangan Interview (Projustitia) dapat dijadikan alasan argumentasi Bareskrim Polri dalam memangil Eko.

***

Sebagai angota DPR Eko punya hak imunitas dan memiliki kebebasan bicara baik di dalam dan atau di luar sidang. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak imunitas terdapat pada pasal 224 UU NO 17 Tahun 2014 Tentang MPR , DPR, DPD, yang berbunyi:

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau anggota DPR.

3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

6. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

7. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Hak imunitas ini juga dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A sebagai berikut:
1.  Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
�'�'
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
�'�'
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
�'�'
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Selain UU MD3 dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 45, tentang hak imunitas anggota DPR, ketentuan tentang hak imunitas ini juga telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 22 September 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 76/PUU XII/2014 telah merekonstruksi mekanisme pemeriksaan anggota DPR.

Semula, berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketentuan ini kemudian dinyatakan MK inkonstitusional bersyarat sepanjang frase "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden".

Artinya, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam konteks inilah MK telah merekonstruksi mekanisme "izin MKD" menjadi "izin Presiden".

***

Kedatangan Eko ke Bareskrim Polri memenuhi undangan interview patut diapresiasi oleh Mabes Polri. Sudah selayaknya Kapolri berterima kasih Kepada Eko yang dengan rendah hati dan berbesar jiwa mau mendatangi Bareskrim Polri meskipun ada larangan dari internal PAN karena tidak adanya ijin presiden.

Kehadiran Eko ke Bareskrim Polri adalah lebih karena menghormati dan ingin membantu Bareskrim Polri untuk menjeskan duduk persoalan yang sebenrnya terjadi. Pada kenyataannya kedatangan Eko telah menyelesaikan polemik pemberitaan dugaan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Dalam pertemuan itu, Eko langsung diterima Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jendral Agus Andrianto. Tidak ada kesan pemeriksaan tetapi hanya diskusi ringan hal-hal seputar permasalahn pemberitaan media online. Jendral Polisi Bintang Satu itu pun memperbolehkan semua pengurus PAN Jakarta masuk ruangan mendampingi Eko untuk berdiskusi santai.

Pada diskusi itu Eko Hendro Purnomo menjelaskan bahwa tidak pernah menbuat pernyataan pada media online manapun. Selanjutnya Eko dan Jendral Agus menyampaikan langsung pada media melalui konprensi press bersama.

Namun yang sangat disesalkan adalah adanya pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang disampaikannya sebelum pertemuan antara Eko dengan Bareskrim Polri. Tito mengatakan bila benar  Eko menyampaikan pernyataan sebagaimana dilaporkan, maka bisa dipidana karena menuding penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu kasus Ahok.

Kemarahan Tito atas dugaan pengalihan isu kasus tetoris dapat dimaklumi mengingat Tito adalah mantan Komandan Densus 88 Antiteror yang sangat menguasai dan mengerti sepak terjang dan kinerja dari Densu 88 Antiteror.

Namun seharunya, Tito tidak cepat mengeluarkan pernyataan apapun sebelum duduk persoalannya jelas dan clear. Apalagi berkaitan dengan anggota DPR yang mempunyai hak imunitas.

Hal ini terbukti dari hasil penjelasan Eko bahwa tidak mengelurkan pernyataan apapun terkait polemik pengalihan isu kasus Bom Bekasi dengan kasus Ahok. Bahkan Media online yang menulis berita tersebut sudah membuat berita permintaan maaf kepada Eko.
 
Terkai engan  persoalan tersebut di atas maka ini adalah hal yang baik bagi Kapolri Tito Karnavian untuk melakukan koreksi internal Polri untuk tetap tegas dalam menjalankan tugas dan funsi Kepolisian, namun tetap berpedoman kepada konstitusi dan aturan per undang-undangan ada.

Sugiyanto
Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta