Polemik Perombakan Direksi Jakpro, Jupiter: Pimpin Jakarta Jangan Like and Dislike

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter/Ist
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter/Ist

Perombakan jajaran direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dipertanyakan oleh Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. Ia mempertanyakan keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai ugal-ugalan.


Jupiter mengatakan, Heru yang baru sebulan berkuasa di Pemprov DKI Jakarta terkesan terburu buru dan gegabah dalam mengambil keputusan perombakan besar-besaran di BUMD tersebut.

 "Seakan perombakan itu hanya menjadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu saja," kata Jupiter dalam keterangannya, Kamis (1/12).

Politikus NasDem ini meminta Pj Gubernur tidak memiliki agenda yang bertentangan dengan kebijakan Gubernur DK sebelumnya.

"Karena Pj Gubernur hanya melaksanakn visi gubernur yang telah tertuang dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang sudah disusun Anies Baswedan," kata Jupiter.

Selain itu, kata Jupiter, Fraksi NasDem ingin Pj Gubernur mengklarifikasi terkait alasan perombakan besar-besaran direksi Jakpro tersebut.

"Perombakan direksi Jakpro sangat tidak wajar. Jangan memimpin DKI Jakarta dengan cara-cara yang otoriter," kata Jupiter.

"Perombakan ini sangat tidak elok. Pj Gubernur tidak boleh memimpin Jakarta ini hanya dengan cara like and dislike," sambungnya.

Jupiter berpendapat, sangat berbahaya  jika kebijakan yang dilakukan hanya karena tendensius terhadap yang dianggap lawan politik.

"Tentu masyarakat Jakarta akan menilai ada kepentingan yang terselubung untuk suatu kelompok, atau dirinya saja, kami menyarankan Mendagri 

mengevaluasi kinerja Pj Gubernur saat ini," demikian Jupiter.
Diketahui Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak posisi lima jabatan direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Salah satunya Iwan Takwin ditunjuk menjadi Direktur Utama perseroan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, pergantian anggota direksi itu diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) sirkuler (keputusan para pemegang saham di luar RUPS). Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 91 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan,” kata Fitria dalam keterangannya, Senin (28/11).

Fitria mengatakan, RUPS menyetujui untuk memberhentikan Widi Amanasto (Dirut Utama), Gunung Kartiko (Direktur Pengelolaan Aset), Leonardus W. Wasono Mihardjo (Direktur Keuangan) dan Iwan Takwin (Direktur Pengembangan Bisnis). Namun salah satu di antara lima nama itu, sosok Iwan Takwin justru ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Jakpro.

“Iwan Takwin sebagai Direktur Utama Perseroan, I Gede Adi Adnyana T sebagai Direktur Perseroan, Adrian Rusmana sebagai Direktur Perseroan, Solihin sebagai Direktur Perseroan dan Adi Santosa sebagai Direktur Perseroan,” kata Fitria.

Diketahui, Iwan Takwin di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengemban amanah sebagai Direktur Proyek Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara. Setelah JIS selesai, Iwan diangkat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro.

Bahkan sebelumnya, Iwan pernah mengemban amanah sebagai Dirut PT Jakarta Solusi Lestari (JLS) yang merupakan anak usaha Jakpro, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Proyek Jakarta International Velodrome dan Pembangunan LRT Fase I (Velodrome-Kelapa Gading).

Selain mengganti kursi direksi, pemegang saham dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris. Pada tahun 2018 lalu, Dwi sempat menjadi Dirut Jakpro setelah ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Fitria. []