Politik Survei, Survei Politik

M. Rizal Fadillah/Net
M. Rizal Fadillah/Net

RASANYA mencurigakan bahwa Prabowo Subianto selalu teratas lalu Ganjar Pranowo kedua, Anies Baswedan ketiga dan seterusnya.


Kalau fair sangat besar kemungkinan Anies pertama untuk selanjutnya mungkin muncul nama tokoh kritis seperti Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, atau tokoh lain. HRS juga akan bagus elektabilitasnya.

Sayangnya survei itu bisa memainkan responden karena semua tertutup tanpa audit kejujuran. Tak ada sanksi juga atas kebohongan.

Survei dapat menjadi nama lain dari kampanye terselubung dengan data yang bisa diotak-atik. Bahkan lembaga survei sangat besar potensinya menjadi penyebar hoax dan pelanggar UU ITE.

Asumsi bahwa survei itu selalu ilmiah, obyektif, dan terpercaya diragukan. Mungkin untuk survei yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti masalah sampah, polusi, atau kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa tertentu, bisa benar obyektif.

Survei pada tataran politik berada di "grey area". Sarat dengan kepentingan. Harga dapat memainkan hasil. Wajar jika publik curiga. Kepentingan politik pragmatik terasa aromanya.

Bisnis pun melekat untuk menghidupi atau memperpanjang napas lembaga survei. Meski tentu keberadaan satu dua lembaga survei yang kredibel tidak bisa dinafikan.

Nama-nama bisa dipasarkan dan dijual. Pembeli dibuat berdasarkan pilihan subyektif, tanpa bukti identitas yang terklarifikasi.

Prabowo bukan Prabowo dulu. Sudah banyak pendukung yang lari. Ganjar bukan terbaik, sorotan dugaan korupsi juga mengemuka. Popularitas palsu bisa dikemas. Bentrok dengan Puan Maharani membuka kesempatan untuk meracik olahan.

Kecurigaan publik adalah wajar atas permainan survei. Mengingat Prabowo akan berpasangan dengan Puan maka Prabowo harus optimal hasil surveinya agar kuat menggendong Puan.

Sementara Ganjar adalah pegangan Jokowi. Jokowi butuh akses baru untuk membangun rezim kronikrasi. Melalui survei dipinggirkan demokrasi.

So, Prabowo dan Ganjar harus tertinggi. Anies dan nama lain diusahakan terus melorot. PDIP dan Jokowi akan bertarung pada "hanya dua pasangan" lalu yang paling hebat menggalang rekayasa dia lah pemenang.

Pengadilan Mahkamah Konstitusi mudah diatur hasilnya. Yang penting tahan kritik, tahan malu,dan sudah pasti, tahan dosa.

Agar masyarakat tercerdaskan maka perangkat untuk mengawasi mutlak diperlukan.

Pertama, dibuat UU tentang Lembaga Survei. Kedua, bentuk Komisi Pemeriksa Lembaga Suryei. Ketiga, audit kinerja maupun keuangan semua lembaga yang ada. Keempat, masyarakat membentuk berbagai Lembaga Survey Watch. Kelima, penegakkan hukum yang konsisten.

Permainan politik survei harus diakhiri dan proses politik mesti berjalan dengan fair. Masyarakat tidak boleh tertipu oleh profil palsu hasil karya lembaga survei. Lembaga survei yang melakukan permainan politik bukan saja layak untuk dibubarkan, tetapi penanggungjawabnya harus dihukum.

Mereka adalah penjahat berbulu musang. []

M. Rizal Fadillah