Politikus Demokrat Ini Curiga Ada Suap dalam Perizinan Holywings, KPK Diminta Turun Tangan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim/Ist
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim/Ist

Carut marut soal Holywings pelan-pelan terkuak. Terbaru, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim mensinyalir adanya suap terkait perizinan Holywings sebagai usaha restoran. 


Penegasan Afni tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi B dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM).

“Saat Rapat Kerja Komisi B dgn Dinas Penanaman Modal & PTSP, Satpol PP, Dinas Parekraf & Dinas PPUKM, Rabu,(29/6/22) tercium dugaan suap terkait perijinan Holywings yg melibatkan oknum tertentu,” tulis Nur Afni Sajim dalam akun Twitter pribadinya yang dikutip redaksi, Jumat (1/7).

Dalam cuitannya itu, politikus Partai Demokrat ini mengunggah potongan tayangan video saat Rapat Kerja DPRD yang juga menghadirkan manajemen Holywings Indonesia.

Menurutnya, saat Holywings Indonesia akan membuka outlet baru seharusnya ada rekomendasi-rekomendasi terkait sebelum izin tersebut diberikan.

“Ketika Holywings itu mau buka, itu ada izin-izin yang harus dipenuhi. Biasanya ada di mana itu, saya mau tanya pada beberapa dinas, apakah di Satpol PP ada, di dinas PPUKM ada, di Dinas Pariwisata ada, atau hanya di Dinas PTSP. Itu semua ada standar kelayakannya,” kata Afni dalam video itu.

Bahkan, dalam cuitan lainnya, Afni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan jika dugaan suap itu terbukti melibatkan oknum tertentu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Jika terbukti ada suap. KPK harus turun tangan nih,” kata Afni.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menutup 12 outlet Holywings di Jakarta. 

Diketahui, beberapa gerai di Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia (KBLI) 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi.

Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan KBLI yang harus dimililiki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol.

“Itu ada implikasi pajak. Tetapi intinya bahwa pemda DKI terus mendorong kemudahan berusaha. Tetapi harus ikut bertanggung jawab, kami sama-sama lah kolaborasi,” kata Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, Benny Aguscandra.

Tak hanya soal jenis usaha, Holywings Group juga dinilai melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM DKI Jakarta, terkait penjualan minuman beralkohol di 12 gerai Jakarta.

Pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221 yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat. 

Sedangkan, hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat.

Dari 12 outlet, hanya 7 outlet yang memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, sedangkan 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut.

Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta.

Berikut ke-12 outlet Holywings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya:

1. Holywings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara

2. Holywings Kalideres

3. Holywings di Kelapa Gading Barat

4. Tiger

5. Dragon

6. Holywings PIK

7. Holywings Reserve Senayan

8. Holywings Epicentrum

9. Holywings Mega Kuningan

10. Garison

11. Holywings Gunawarman, dan

12. Vandetta Gatsu. []