Politikus Gerindra: PSI Ngerti Soal Hak Interpelasi Enggak Sih?

Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif/Net
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif/Net

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 


PSI menilai Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir. 

Menanggapi sikap PSI ini, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan bahwa interpelasi merupakan hak setiap Fraksi dan wajib dihormati. 

"Tetapi ngerti enggak sih PSI soal interpelasi? Kalau sekedar menyatakan pendapat untuk interpelasi boleh saja. Tapi ngerti enggak aturannya?" kata Syarif saat dihubungi Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (25/2). 

Menurut Syarif, pengajuan hak interpelasi memerlukan proses yang panjang sebab harus mendapatkan dukungan politik setidaknya dukungan 15 anggota DPRD.

Politisi Gerindra itu lantas mempertanyakan substansi PSI dalam mengajukan hak interpelasi tersebut.

Ia berpandangan, dalam interpelasi justru lebih banyak muatan politiknya dibandingkan menggali informasi. 

"Juga harus diperhatikan sekarang lagi musim hujan, banjir, hak interpelasi tepat nggak? Kalau tepat ya silahkan. Tapi dapat dukungan enggak?" tandas Syarif. []