Politikus Nasdem Ingatkan Kapolri Tak Sembarangan soal Promosi dan Mutasi Jabatan

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari/Net
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari/Net

Sesuai jargon prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan alias Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Mabes Polri diingatkan parlemen bersikap profesional dalam proses mutasi dan promosi jajarannya. Evaluasi terkait reward and punishment sepatutnya dilakukan, khususnya terhadap anggota Polri yang tersangkut sebuah masalah.


Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR Taufik Basari alias Tobas menanggapi persoalan mafia tanah yang diduga melibatkan anggota Polri.

“Dalam pembenahan itu harus ada reward and punishment-nya. Apabila ada oknum yang terlibat dalam urusan mafia tanah harus dilakukan dengan tegas," kata Tobas yang dikutip redaksi, Kamis (16/9).

Politikus Nasdem menyakini Kapolri bisa melaksanakan tindakan tegas tersebut untuk membersihkan kepolisian dari oknum-oknum yang terlibat dalam mafia tanah.

Tobas menekankan bahwa mafia tanah masih menjadi persoalan dan sesuai keinginan Presiden Joko Widodo, mafia tanah harus dituntaskan selama masa pemerintahannya. 

Tak hanya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN), Polri turut mendapat arahan Presiden Jokowi untuk membenahi persoalan mafia tanah.  

“Harus diakui persoalan mafia tanah belum berhasil diselesaikan. Karena ini adalah kerja bersama-sama, tidak harus dari Kementerian ATR saja, tapi juga melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau pihak-pihak lain yang dapat mendukung proses menelusuri dan membongkar mafia tanah ini,” kata Tobas.

Dalam kesempatan yang sama Tobas mengingatkan peran Ombudsman RI dalam persoalan administrasi pertanahan. 

Menurut Tobas, rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman harus dilaksanakan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan asas-asas hukum yang baik.

Salah satu kasus yang ramai akhir-akhir ini menimpa seorang warga bernama R Lutfi yang berdomisili di Pacenongan, Jakarta Pusat.

Lutfi yang diwakili keluarganya, Umar dan tim pengacara mengadukan mantan Kasubdit Harda di Ditreskrimun Polda Metro Jaya AKBP Gafur Siregar ke Komnas HAM dan Ombudsman. 

Pengaduan tersebut terkait penetapan status tersangka Lutfi atas dugaan perkara memasuki pekarangan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHP. 

Lutfi mengaku bingung dijadikan tersangka atas kasus yang sudah di SP3. Ia berharap kasus ini segera dihentikan penyidikannya karena dinilai cacat hukum.

"Harapannya kasus ini dihentikan. Nasib saya terkatung-katung akibat kasus ini," keluh Lutfi.[]