Politisi Demokrat: PPN Sembako Sama Saja Mencekik Rakyat

Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman/Net
Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman/Net

Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.


Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menilai penerapan kebijakan pengenaan PPN terhadap sembako oleh pemerintah hanya akan semakin menyengsarakan rakyat.

Taufiqurrahman berpandangan, kebijakan PPN sembako otomatis menyebabkan harga sembako mengalami kenaikan.

Karena sesuai aturan perpajakan bahwa pihak yang menanggung beban pajak PPN adalah konsumen akhir atau pembeli.

Dengan demikian, menurut Taufiqurrahman, rakyat akan kena tambahan pengeluaran yang harus dibayarkan demi mengakomodasi kebijakan PPN sembako tersebut.

"Di tengah kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan hari ini, kebijakan PPN sembako hanya akan mencekik rakyat," kata Taufiqurrahman melalui keterangannya, Rabu (9/6).

Taufiqurrahman menuturkan, kekhawatiran yang timbul kemudian adalah masyarakat tidak mampu membeli sembako dan bisa jadi akan ada gelombang besar penolakan terhadap rencana penerapan kebijakan tersebut.

Disatu sisi masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, tapi kebijakan pemerintah justru dapat menyebabkan sembako semakin mahal. 

"Kebijakan ini akan sangat menyusahkan rakyat," demikian Taufiqurrahman. []